Kelas Menengah Indonesia Jadi Sorotan Media Asing: 9,5 Juta Orang Turun Kasta
Sabtu, 31 Agustus 2024 - 07:41 WIB
Dalam pidatonya pada dialog ekonomi tentang peran kelas menengah Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045 pada tanggal 27 Agustus, Airlangga menekankan pentingnya memperkuat daya beli masyarakat miskin serta kelas menengah dan yang lebih penting, calon kelas menengah.
Visi Indonesia Emas 2045 merupakan rencana jangka panjang yang bertujuan untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera pada hari kemerdekaannya yang ke-100.
Untuk mendukung kelas menengah, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah telah melaksanakan berbagai inisiatif, antara lain program perlindungan sosial, insentif perpajakan, program Prakerja, serta skema Kredit Usaha Rakyat.
Salah satu insentif pajak yang menonjol, kata dia, adalah rencana pemerintah untuk memberikan kembali keringanan pajak penuh atas pembelian properti senilai hingga 5 miliar rupiah pada paruh kedua tahun 2024.
Kebijakan ini, yang mencakup biaya pajak pertambahan nilai hingga 2 miliar rupiah dari harga properti yang memenuhi syarat, sebelumnya dikurangi menjadi potongan harga 50 persen setelah cakupan penuh berakhir pada bulan Juni.
Airlangga mengatakan perubahan kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat kelas menengah dan telah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo.
Namun, para analis mengatakan bahwa selain dampak COVID-19 yang berkepanjangan, alasan lain yang berkontribusi terhadap penurunan populasi kelas menengah di Indonesia adalah lemahnya fundamental ekonomi nasional, kebijakan pemerintah yang memberatkan, serta tidak adanya jaring pengaman sosial yang kuat.
Bhima Yudhistira, direktur eksekutif Pusat Studi Ekonomi dan Hukum (Celios), mengatakan lemahnya kinerja sektor manufaktur merupakan faktor signifikan menyusutnya kelas menengah.
Ia mengatakan pelemahan sektor manufaktur telah menyebabkan meluasnya PHK dan penurunan pangsa industri terhadap produk domestik bruto.
Sejak awal tahun 2024, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia memperkirakan PHK di sektor manufaktur padat karya dapat berdampak pada sebanyak 100.000 orang.
Visi Indonesia Emas 2045 merupakan rencana jangka panjang yang bertujuan untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera pada hari kemerdekaannya yang ke-100.
Untuk mendukung kelas menengah, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah telah melaksanakan berbagai inisiatif, antara lain program perlindungan sosial, insentif perpajakan, program Prakerja, serta skema Kredit Usaha Rakyat.
Salah satu insentif pajak yang menonjol, kata dia, adalah rencana pemerintah untuk memberikan kembali keringanan pajak penuh atas pembelian properti senilai hingga 5 miliar rupiah pada paruh kedua tahun 2024.
Kebijakan ini, yang mencakup biaya pajak pertambahan nilai hingga 2 miliar rupiah dari harga properti yang memenuhi syarat, sebelumnya dikurangi menjadi potongan harga 50 persen setelah cakupan penuh berakhir pada bulan Juni.
Airlangga mengatakan perubahan kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat kelas menengah dan telah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo.
Namun, para analis mengatakan bahwa selain dampak COVID-19 yang berkepanjangan, alasan lain yang berkontribusi terhadap penurunan populasi kelas menengah di Indonesia adalah lemahnya fundamental ekonomi nasional, kebijakan pemerintah yang memberatkan, serta tidak adanya jaring pengaman sosial yang kuat.
Bhima Yudhistira, direktur eksekutif Pusat Studi Ekonomi dan Hukum (Celios), mengatakan lemahnya kinerja sektor manufaktur merupakan faktor signifikan menyusutnya kelas menengah.
Ia mengatakan pelemahan sektor manufaktur telah menyebabkan meluasnya PHK dan penurunan pangsa industri terhadap produk domestik bruto.
Sejak awal tahun 2024, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia memperkirakan PHK di sektor manufaktur padat karya dapat berdampak pada sebanyak 100.000 orang.
tulis komentar anda