CHED ITB-AD: Disorientasi Jokowi dalam Pengendalian Produk Hasil Tembakau

JAKARTA - Pemerintahan Jokowi selama sepuluh tahun dinilai mengalami disorientasi dalam kebijakan pengendalian produk hasil tembakau. Hal ini diperkirakan akan berlanjut di rezim berikutnya, karena visi dan program pasangan calon presiden dan wakil presiden Probowo-Gibran tidak mencantumkan kebijakan pengendalian tembakau secara jelas. Hal ini menimbulkan kekhawatiran yang mendalam terkait bonus demografi dan cita-cita Indonesia Emas.

Senior Advisor Center of Human and Economic Development Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta (CHED ITB-AD) Mukhaer Pakkanna mengatakan tingginya prevalensi perokok anak dan masyarakat miskin sebelum pergantian rezim pada Oktober 2024 merupakan bukti nyata dari kegagalan pengendalian tembakau di era Jokowi.



"Selama 10 tahun terakhir, pemerintah tidak mampu meratifikasi Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (FCTC). Kebijakan terkait Kawasan Tanpa Rokok (KTR) hanyalah sekedar wacana dalam RPJMN, sementara rokok masih mudah diakses oleh anak-anak dan remaja. Kenaikan tarif cukai pun tidak konsisten sesuai dengan standar WHO," ujar Mukhaer dalam pernyataannya, Kamis (12/9/2024).

Baca Juga: Cium Ada Titipan Asing, KNPK Tolak Rancangan Permenkes Pengamanan Produk Tembakau