Aturan Pajak Diubah, Orang-orang Super Tajir Inggris Ancam Bedol Desa
Jum'at, 20 September 2024 - 16:07 WIB
Kelompok super kaya Inggris menolak perubahan yang diusulkan pada rezim pajak non-domisili di negara tersebut. FOTO/Ilustrasi
LONDON - Orang-orang super kaya di Inggris mengancam akan meninggalkan negara itu jika pemerintah menyetujui perubahan yang diusulkan pada rezim pajak non-domisili di negara tersebut. Monako, Italia, Swiss, Dubai, diperkirakan mungkin akan menjadi tujuan para miliuner tersebut.
Hampir dua pertiga (63%) investor kaya mengatakan mereka berencana untuk meninggalkan Inggris dalam waktu dua tahun atau "segera" jika pemerintah melanjutkan rencana untuk menghapus keringanan pajak era kolonial. Sementara, 67% mengatakan mereka tidak akan beremigrasi ke Inggris sejak awal, menurut sebuah studi baru dari Oxford Economics, yang menilai implikasi dari rencana tersebut.
Rezim non-domisili Inggris adalah aturan pajak berusia 200 tahun, yang mengizinkan orang yang tinggal di Inggris tetapi berdomisili di tempat lain untuk menghindari pembayaran pajak atas pendapatan dan keuntungan modal di luar negeri hingga 15 tahun. Pada tahun 2023, diperkirakan 74.000 orang menikmati status tersebut, naik dari 68.900 pada tahun sebelumnya.
Partai Buruh bulan lalu menetapkan rencana untuk menghapus status tersebut, memperluas janji yang ditetapkan dalam manifesto pemilihannya dan meningkatkan proposal sebelumnya oleh pemerintah Konservatif sebelumnya untuk menghapus rezim tersebut dari waktu ke waktu. Hal itu terjadi ketika Perdana Menteri Keir Starmer telah berjanji untuk meningkatkan keadilan dan menopang keuangan publik, dengan pengumuman lebih lanjut diharapkan dalam pernyataan anggaran musim gugur tanggal 30 Oktober.
Menteri Keuangan Rachel Reeves mengatakan bahwa membatalkan program tersebut dapat menghasilkan 2,6 miliar poundsterling atau sekitar USD3,45 miliar selama pemerintahan berikutnya. Namun, penelitian Oxford Economics, yang diproduksi awal bulan ini bekerja sama dengan kelompok lobi Foreign Investors for Britain, memperkirakan perubahan tersebut malah akan membebani pembayar pajak sebesar 1 miliar pound pada tahun 2029/30.
"Kami membunyikan bel peringatan bahwa ini adalah masa yang berbahaya," kata Macleod-Miller, CEO Foreign Investors for Britain, seperti dilansir CNBC, Jumat (20/9/2024). "Jika pemerintah tidak mendengarkan, mereka akan membahayakan pendapatan selama beberapa generasi."
Berdasarkan usulan tersebut, konsep "domisili" akan dihapuskan dan diganti dengan sistem berbasis penduduk, sementara jumlah tahun di mana uang yang diperoleh di luar negeri tidak dikenakan pajak di Inggris akan dipotong dari 15 menjadi empat tahun. Individu juga harus membayar pajak warisan setelah 10 tahun tinggal di Inggris dan akan tetap bertanggung jawab selama 10 tahun setelah meninggalkan negara tersebut.
Mereka juga tidak akan dicegah menghindari pajak warisan atas aset yang disimpan dalam perwalian. Namun, Macleod-Miller, seorang praktisi kekayaan pribadi yang meluncurkan kelompok lobi sebagai tanggapan atas usulan tersebut, mengatakan perubahan tersebut akan menghambat perolehan kekayaan dan sebaliknya menyerukan rezim pajak berjenjang.
Hampir dua pertiga (63%) investor kaya mengatakan mereka berencana untuk meninggalkan Inggris dalam waktu dua tahun atau "segera" jika pemerintah melanjutkan rencana untuk menghapus keringanan pajak era kolonial. Sementara, 67% mengatakan mereka tidak akan beremigrasi ke Inggris sejak awal, menurut sebuah studi baru dari Oxford Economics, yang menilai implikasi dari rencana tersebut.
Rezim non-domisili Inggris adalah aturan pajak berusia 200 tahun, yang mengizinkan orang yang tinggal di Inggris tetapi berdomisili di tempat lain untuk menghindari pembayaran pajak atas pendapatan dan keuntungan modal di luar negeri hingga 15 tahun. Pada tahun 2023, diperkirakan 74.000 orang menikmati status tersebut, naik dari 68.900 pada tahun sebelumnya.
Partai Buruh bulan lalu menetapkan rencana untuk menghapus status tersebut, memperluas janji yang ditetapkan dalam manifesto pemilihannya dan meningkatkan proposal sebelumnya oleh pemerintah Konservatif sebelumnya untuk menghapus rezim tersebut dari waktu ke waktu. Hal itu terjadi ketika Perdana Menteri Keir Starmer telah berjanji untuk meningkatkan keadilan dan menopang keuangan publik, dengan pengumuman lebih lanjut diharapkan dalam pernyataan anggaran musim gugur tanggal 30 Oktober.
Menteri Keuangan Rachel Reeves mengatakan bahwa membatalkan program tersebut dapat menghasilkan 2,6 miliar poundsterling atau sekitar USD3,45 miliar selama pemerintahan berikutnya. Namun, penelitian Oxford Economics, yang diproduksi awal bulan ini bekerja sama dengan kelompok lobi Foreign Investors for Britain, memperkirakan perubahan tersebut malah akan membebani pembayar pajak sebesar 1 miliar pound pada tahun 2029/30.
"Kami membunyikan bel peringatan bahwa ini adalah masa yang berbahaya," kata Macleod-Miller, CEO Foreign Investors for Britain, seperti dilansir CNBC, Jumat (20/9/2024). "Jika pemerintah tidak mendengarkan, mereka akan membahayakan pendapatan selama beberapa generasi."
Berdasarkan usulan tersebut, konsep "domisili" akan dihapuskan dan diganti dengan sistem berbasis penduduk, sementara jumlah tahun di mana uang yang diperoleh di luar negeri tidak dikenakan pajak di Inggris akan dipotong dari 15 menjadi empat tahun. Individu juga harus membayar pajak warisan setelah 10 tahun tinggal di Inggris dan akan tetap bertanggung jawab selama 10 tahun setelah meninggalkan negara tersebut.
Mereka juga tidak akan dicegah menghindari pajak warisan atas aset yang disimpan dalam perwalian. Namun, Macleod-Miller, seorang praktisi kekayaan pribadi yang meluncurkan kelompok lobi sebagai tanggapan atas usulan tersebut, mengatakan perubahan tersebut akan menghambat perolehan kekayaan dan sebaliknya menyerukan rezim pajak berjenjang.
tulis komentar anda