Awas! Sri Mulyani Bilang Bakal Banyak Pengusaha Kaya Tiba-tiba Jatuh Miskin
Kamis, 27 Agustus 2020 - 18:29 WIB
Sebab itu,imbuhnya, peran Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif menjadi penting untuk mengantisipasi terjadinya kepailitan yang bakal dialami pengusaha. Dengan demikian, diharapkan lembaga tersebut mampu menciptakan keadilan bagi pelaku usaha.
Apalagi masa pandemi Covid-19 masih akan terus berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Sehingga dampaknya bakal semakin banyak pelaku usaha mengalami kondisi sulit.
Saat ini saja, dunia membutuhkan lebih dari USD8 triliun untuk menangani dan mengatasi dampak COVID-19 dari sisi kesehatan, sosial, serta ekonomi. Berdasarkan data hitungan International Monetary Fund (IMF) lebih dari USD8 triliun adalah sumber daya yang digunakan untuk menangani dan mengatasi Covid-19.
Baca Juga: Ahok Sindir Dirut Pertamina: Ngerti Nggak Sih Tugas Komut Itu Apa?
Untuk itu, pihaknyaterus berkoordinasi secara intensif kepada semua aparat penegak hukum dalam merumuskan kebijakan penanganan krisis Covid-19 agar kebijakan yang diambil pemerintah selaras dengan koridor hukum yang ada. Kementerian Keuangan terus melakukan sinergi dan koordinasi bahkan dengan aparat penegak hukum pada saat kita memformulasikan kebijakan."Karena kita sangat memahami, suatu saat, ini bisa menjadi objek bagi siapa saja, subjek untuk bisa meminta keadilan dari keputusan-keputusan yang dilakukan oleh pemerintah,” tandas dia.
Apalagi masa pandemi Covid-19 masih akan terus berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Sehingga dampaknya bakal semakin banyak pelaku usaha mengalami kondisi sulit.
Saat ini saja, dunia membutuhkan lebih dari USD8 triliun untuk menangani dan mengatasi dampak COVID-19 dari sisi kesehatan, sosial, serta ekonomi. Berdasarkan data hitungan International Monetary Fund (IMF) lebih dari USD8 triliun adalah sumber daya yang digunakan untuk menangani dan mengatasi Covid-19.
Baca Juga: Ahok Sindir Dirut Pertamina: Ngerti Nggak Sih Tugas Komut Itu Apa?
Untuk itu, pihaknyaterus berkoordinasi secara intensif kepada semua aparat penegak hukum dalam merumuskan kebijakan penanganan krisis Covid-19 agar kebijakan yang diambil pemerintah selaras dengan koridor hukum yang ada. Kementerian Keuangan terus melakukan sinergi dan koordinasi bahkan dengan aparat penegak hukum pada saat kita memformulasikan kebijakan."Karena kita sangat memahami, suatu saat, ini bisa menjadi objek bagi siapa saja, subjek untuk bisa meminta keadilan dari keputusan-keputusan yang dilakukan oleh pemerintah,” tandas dia.
(nng)
Lihat Juga :