Sukses Ubah Kontrak Freeport, Kekuatan Tawar RI Perlu Dipelihara
Sabtu, 29 Agustus 2020 - 18:01 WIB
Atep memotret tentang strategi Pemerintah Indonesia yang berhasil menekan PTFI agar beralih dari KK menjadi IUPK. Berbekal kekuatan tawar dan kapasitas negara yang menjadi modal, Pemerintah sanggup membuat PTFI bersedia meneken kesepakatan dengan sejumlah klausul yang menguntungkan Indonesia.
Setidaknya, jelas Atep, kekuatan tawar Pemerintah Indonesia dilihat dari model tradisional (obsolescing) maupun model politik, di antaranya regulasi terhadap akses sumber daya alam, dan posisi PTFI yang tidak mudah memindahkan investasinya ke negara lain terkait ketersediaan SDA, baik secara jumlah cadangan atau karakteristik mineral. Hal ini memunculkan kondisi asymmetric recontracting dalam perubahan KK menjadi IUPK, sehingga berimplikasi pada meningkatnya kekuatan tawar negara.
"Adapun faktor yang paling penting dari kapasitas negara, yaitu kualitas elit birokrasi khususnya pemimpin tertinggi negara yang mencerminkan sikap tegas, fokus, berwibawa, dan konsisten tanpa konflik kepentingan dan unsur korupsi," ungkap Atep.
Secara teoritis dan konseptual, disertasi dari Direktur Majalah TAMBANG ini menguatkan kembali pendapat bahwa negara memiliki kedaulatan. Meskipun penerapan kedaulatan dalam konteks tertentu di era globalisasi, perlu dibuat lebih lunak.
"Praktisnya, penelitian ini memberikan sumbangsih, bahwa kekuatan tawar yang demikian perlu dipelihara dan ditingkatkan melalui pembuatan regulasi yang konsisten dengan amanat konstitusi, akselerasi transfer teknologi sehingga pengelolaannya dapat dilakukan oleh anak bangsa supaya memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar," bebernya.
Setidaknya, jelas Atep, kekuatan tawar Pemerintah Indonesia dilihat dari model tradisional (obsolescing) maupun model politik, di antaranya regulasi terhadap akses sumber daya alam, dan posisi PTFI yang tidak mudah memindahkan investasinya ke negara lain terkait ketersediaan SDA, baik secara jumlah cadangan atau karakteristik mineral. Hal ini memunculkan kondisi asymmetric recontracting dalam perubahan KK menjadi IUPK, sehingga berimplikasi pada meningkatnya kekuatan tawar negara.
"Adapun faktor yang paling penting dari kapasitas negara, yaitu kualitas elit birokrasi khususnya pemimpin tertinggi negara yang mencerminkan sikap tegas, fokus, berwibawa, dan konsisten tanpa konflik kepentingan dan unsur korupsi," ungkap Atep.
Secara teoritis dan konseptual, disertasi dari Direktur Majalah TAMBANG ini menguatkan kembali pendapat bahwa negara memiliki kedaulatan. Meskipun penerapan kedaulatan dalam konteks tertentu di era globalisasi, perlu dibuat lebih lunak.
"Praktisnya, penelitian ini memberikan sumbangsih, bahwa kekuatan tawar yang demikian perlu dipelihara dan ditingkatkan melalui pembuatan regulasi yang konsisten dengan amanat konstitusi, akselerasi transfer teknologi sehingga pengelolaannya dapat dilakukan oleh anak bangsa supaya memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar," bebernya.
Lihat Juga :