Langkah Menteri Erick Tak Rombak Direksi Pertamina Dinilai Tepat

Sabtu, 29 Agustus 2020 - 19:22 WIB
Meski demikian, Toto mengutarakan bahwa perbaikan revenue juga harus didorong oleh pemerintah melalui pembayaran kompensasi. Di mana, utang kompensasi pemerintah sebesar Rp96 triliun dan utang subsidi Rp13 triliun yang belum dibayarkan.

"Harapan perbaikan revenue dari pembayaran kompensasi pemerintah terkait subsidi BBM yang sudah dianggarkan dalam PEN 2020, dapat memperbaiki sisi demand karena stimulus ekonomi diharapkan sudah berjalan," ujar dia. (Baca juga: Imunisasi Covid-19 Bakal Digratiskan, Ini Harapan Netizen )

Sementara itu, perbaikan efisiensi perusahaan dapat dilakukan dengan renegosiasi utang jatuh tempo serta penjadwalan ulang proyek strategis yang menelan Capital Expenditure (capex) atau belanja modal yang besar. "Diharapkan dengan langkah-langkah ini, maka kinerja di tahun 2020 (semester II) bisa membaik," katanya.

Sebelumnya, Erick Thohir menegaskan bahwa dirinya belum berniat melakukan perombakan ataupun pergantian manajemen BUMN di sektor energi tersebut. Bahkan, dirinya menilai kinerja perseroan masih cukup bagus.

"Pertamina kan ruginya kelihatan, kalau kita perbandingkan dengan Exxon dengan ENI (Perusahaan Migas Italia), jauh lah. Justru, perusahan yang lain itu jauh lebih rugi dari Pertamina. Saya prinsipnya angkat direksi jangan diganti-ganti. Kan, saya di awal sudah bilang selama KPI-nya (Key Performance Indicators) tercapai, terus dibilang Pak Erick pilih kasih main pecat-pecat saja, enggak lho," ujar Erick usai melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR, Jakarta, Kamis (27/8/2020).

Erick menyebut, pergantian direksi maupun komisaris hanya dilakukan bila KPI dari sejumlah perusahaan plat merah berada di bawah standar yang ditetapkan.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!