Fasilitas Mantan Presiden Ditambah: Kebijakan Tepat atau Abai pada Rakyat?
Selasa, 26 November 2024 - 18:39 WIB
Mobil yang dikendarai presiden menjadi salah satu iring-iringan kendaraan yang mendapatkan keistimewaan ketika sedang melintas di jalanan. FOTO/Shutterstock
JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara (Kemensesneg) dan DPR Komisi XIII telah sepakat untuk menambah anggaran fasilitas bagi mantan presiden dan wakil presiden. Namun demikian, kesepakatan tersebut ditanggapi secara kritis mengingat kondisi perekonomian Indonesia yang masih jauh dari optimal.
Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio tidak setuju apabila wacana penambahan fasilitas kepada mantan kepala negara direalisasikan. Baginya, fasilitas bagi mantan presiden dan wapres sudah lebih dari cukup.
"Tidak setuju, yang sekarang sudah berlebih. Lebih baik anggara itu untuk ciptakan lapangan pekerjaan. Ekonomi sedang tidak baik, seharusnya urus rakyat bukan (mantan) presiden," ujar Agus saat dihubungi SINDOnews, Selasa (26/11/2024).
Baca Juga: Kemensetneg-DPR Sepakat Soal Penambahan Fasilitas bagi Mantan Presiden dan Wapres
Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio tidak setuju apabila wacana penambahan fasilitas kepada mantan kepala negara direalisasikan. Baginya, fasilitas bagi mantan presiden dan wapres sudah lebih dari cukup.
"Tidak setuju, yang sekarang sudah berlebih. Lebih baik anggara itu untuk ciptakan lapangan pekerjaan. Ekonomi sedang tidak baik, seharusnya urus rakyat bukan (mantan) presiden," ujar Agus saat dihubungi SINDOnews, Selasa (26/11/2024).
Baca Juga: Kemensetneg-DPR Sepakat Soal Penambahan Fasilitas bagi Mantan Presiden dan Wapres
Lihat Juga :