Fasilitas Mantan Presiden Ditambah: Kebijakan Tepat atau Abai pada Rakyat?
Selasa, 26 November 2024 - 18:39 WIB
Hal senada juga disampaikan oleh Manajer Penelitian dan Pengetahuan lembaga penelitian dan advokasi kebijakan, The PRAKARSA, Eka Afrina Djamhari. Eka menilai pembahasan wacana penambahan fasilitas mantan Presiden dan Wapres tersebut kurang tepat bahkan, mengingat kondisi perekonomian yang sulit tengah dihadapi masyarakat saat ini.
"Belum lagi tunjangan yang diatur untuk presiden sebetulnya sudah sangat mewah, sedangkan di sisi lain saat ini jaminan pensiun bagi pekerja kelas bawah terutama yang informal belum tersedia," jelas Eka melalui pesan singkat kepada MPI.
Eka menambahkan, sebaiknya pemerintah dan DPR lebih berfokus pada anggaran kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat.
"Pembahasan kebijakan diprioritaskan untuk pemberian jaminan pensiun bagi masyarakat apalagi pekerja sektor informal di Indonesia menghadapi kesulitan dalam mendapatkan perlindungan pensiun," tutur Eka.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut telah sepakat dengan Komisi XIII DPR bakal menindaklanjuti penambahan fasilitas bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres).
"Belum lagi tunjangan yang diatur untuk presiden sebetulnya sudah sangat mewah, sedangkan di sisi lain saat ini jaminan pensiun bagi pekerja kelas bawah terutama yang informal belum tersedia," jelas Eka melalui pesan singkat kepada MPI.
Eka menambahkan, sebaiknya pemerintah dan DPR lebih berfokus pada anggaran kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat.
"Pembahasan kebijakan diprioritaskan untuk pemberian jaminan pensiun bagi masyarakat apalagi pekerja sektor informal di Indonesia menghadapi kesulitan dalam mendapatkan perlindungan pensiun," tutur Eka.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut telah sepakat dengan Komisi XIII DPR bakal menindaklanjuti penambahan fasilitas bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres).
Lihat Juga :