Kontribusi Grab untuk Ekosistem Transportasi Publik Terintegrasi DKI Jakarta
Senin, 31 Agustus 2020 - 22:52 WIB
Lebih jauh, Heru menjelaskan bahwa pembangunan ekosistem tersebut telah dapat difasilitasi oleh teknologi digital. Inilah yang membuat peran ride-hailing semakin penting dalam ekosistem transportasi publik. 2 Heru melihat besarnya kontribusi Grab dalam pembangunan ekosistem transportasi publik terintegrasi di DKI Jakarta.
Beberapa contoh yang diambil Heru meliputi Grab Pick Up Point, GrabShelter, dan GrabProtect. Itu semua merupakan solusi yang relevan dalam periode adaptasi kebiasaan baru di DKI Jakarta.
“Kita lihat, 73 persen komuter yang menggunakan ride-hailing memilih Grab. Ini tentu karena Grab bisa menyediakan solusi baik bagi konsumen maupun pemerintah. Solusi itu dapat berupa kenyamanan pemesanan karena teknologi yang lebih baik dan fitur keamanan dan keselamatan yang unggul,” ujarnya.
Agung Wicaksono dari Center for Policy and Public Management SBM ITB yang bertindak sebagai moderator menyimpulkan, “Dari penelitian tim SBM ITB ini dan diskusi hari ini, terlihat nyata bahwa transportasi publik bukanlah soal kompetisi, melainkan soal kolaborasi. Kolaborasi yang bukan hanya mengedepankan aspek bisnis, namun juga pelayanan kepada masyarakat karena kebijakan transportasi memiliki aspek sosial ekonomi,” tutup Agung.
Beberapa contoh yang diambil Heru meliputi Grab Pick Up Point, GrabShelter, dan GrabProtect. Itu semua merupakan solusi yang relevan dalam periode adaptasi kebiasaan baru di DKI Jakarta.
“Kita lihat, 73 persen komuter yang menggunakan ride-hailing memilih Grab. Ini tentu karena Grab bisa menyediakan solusi baik bagi konsumen maupun pemerintah. Solusi itu dapat berupa kenyamanan pemesanan karena teknologi yang lebih baik dan fitur keamanan dan keselamatan yang unggul,” ujarnya.
Agung Wicaksono dari Center for Policy and Public Management SBM ITB yang bertindak sebagai moderator menyimpulkan, “Dari penelitian tim SBM ITB ini dan diskusi hari ini, terlihat nyata bahwa transportasi publik bukanlah soal kompetisi, melainkan soal kolaborasi. Kolaborasi yang bukan hanya mengedepankan aspek bisnis, namun juga pelayanan kepada masyarakat karena kebijakan transportasi memiliki aspek sosial ekonomi,” tutup Agung.
(akr)
tulis komentar anda