Wujudkan Ekonomi 8 Persen lewat Pembiayaan Kreatif Infrastruktur
Kamis, 19 Desember 2024 - 19:26 WIB
Dia kemudian, memotret skema pembiayaan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) yang menurutnya sukses diimplementasikan. Sejauh ini, lanjut dia, sudah ada 36 proyek yang menggunakan skema itu dengan total nilai mencapai Rp316 triliun.
“Yang membedakan KPBU dan pengadaan biasa adalah di KPBU tingkat layanan ke publik yang diperjanjikan sehingga merangsang kreatifitas dan efektifitas layanan. Misalkan di proyek air, volume dan kualitas air itu yang diperjanjikan,” terangnya.
Dalam skema KPBU sambungnya, Kementerian Keuangan menyiapkan kajian secara mendalam sehingga royek tersebut layak mendapatkan pembiayaan atau bankable. Aspek yang dipersiapkan seperti finansial, teknis dan legal, sehingga ketika dilelang, bisa menarik minat pihak swasta.
“Pendanaan kreatif lainnya bisa melalui Sarana Multi Infrastruktur yang kita harapkan menjadi bank dunianya Indonesia untuk membiayai pembangunan infrastruktur daerah," tukasnya.
Selain itu ada juga penerbitan obligasi atau sukuk daerah dan dana abadi yang berasal dari sisa lebih pembiyaan anggaran tahun berkenaan alias SILPA. Pada kesempatan yang sama, Ariyo Irhamna selaku peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyakini bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi selalu terkait dengan pembangunan infrastruktur.
"Berkaca pada pengalaman sebelumnya, tekanan yang besar untuk mewujudkan infrastruktur yang prima, terkadang melahirkan kegagalan koordinasi. Rata-rata outcome-nya tidak optimal,” ujarnya.
Lantas, Ariyo memberikan beberapa rekomendasi antara lain memperkuat pelaksanaan studi kelaikan atau feasibility study yang komprehensif. Studi itu, menurutnya, harus disertai juga dengan kajian yang bertalian dengan perubahan iklim serta lingkungan hidup.
“Yang membedakan KPBU dan pengadaan biasa adalah di KPBU tingkat layanan ke publik yang diperjanjikan sehingga merangsang kreatifitas dan efektifitas layanan. Misalkan di proyek air, volume dan kualitas air itu yang diperjanjikan,” terangnya.
Dalam skema KPBU sambungnya, Kementerian Keuangan menyiapkan kajian secara mendalam sehingga royek tersebut layak mendapatkan pembiayaan atau bankable. Aspek yang dipersiapkan seperti finansial, teknis dan legal, sehingga ketika dilelang, bisa menarik minat pihak swasta.
“Pendanaan kreatif lainnya bisa melalui Sarana Multi Infrastruktur yang kita harapkan menjadi bank dunianya Indonesia untuk membiayai pembangunan infrastruktur daerah," tukasnya.
Selain itu ada juga penerbitan obligasi atau sukuk daerah dan dana abadi yang berasal dari sisa lebih pembiyaan anggaran tahun berkenaan alias SILPA. Pada kesempatan yang sama, Ariyo Irhamna selaku peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyakini bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi selalu terkait dengan pembangunan infrastruktur.
"Berkaca pada pengalaman sebelumnya, tekanan yang besar untuk mewujudkan infrastruktur yang prima, terkadang melahirkan kegagalan koordinasi. Rata-rata outcome-nya tidak optimal,” ujarnya.
Lantas, Ariyo memberikan beberapa rekomendasi antara lain memperkuat pelaksanaan studi kelaikan atau feasibility study yang komprehensif. Studi itu, menurutnya, harus disertai juga dengan kajian yang bertalian dengan perubahan iklim serta lingkungan hidup.
Lihat Juga :