Kenaikan Pungutan Ekspor CPO, SPKS: Memberatkan Petani Sawit
Selasa, 31 Desember 2024 - 19:48 WIB
Dengan adanya kenaikan pungutan ekspor CPO dalam jangka pendek, petani akan kesulitan melakukan praktik budi daya terbaik. Ini karena mereka tidak mampu membeli pupuk dengan harga yang tinggi sementara harga TBS rendah. Termasuk perawatan tanaman tidak akan maksimal karena harga yang terus naik.
Akibat jangka panjang, perkebunan kelapa sawit milik petani akan terbengkalai dan tidak terawat. Produktivitas petani sawit akan rendah, dampaknya juga rendahnya produksi TBS dari petani sawit yang akan berdampak pada bahan baku dari program biodiesel yang membutuhkan bahan baku yang semakin besar.
Selain itu akan berdampak pada penerapan sertifikasi ISPO yang juga menjadi program dari pemerintah. “Bak buah simalakama, rencana kenaikan tarif PE menjadi 10% ini, menurut SPKS harus ditinjau kembali dan tidak dilakukan pemerintah, karena akan merugikan petani sawit dan pemerintah sendiri,” tandasnya.
SPKS menyarankan pemerintah membedah lebih dalam tentang industri biodiesel nasional. Termasuk penggunaan teknologinya, karena penggunaan dana BPDPKS yang terlalu besar hingga 90%. Melalui keterbukaan informasi dan keterlacakan bahan baku yang bersumber dari petani sawit, maka harga produksi biodiesel akan dapat ditelusuri lebih lanjut.
Dengan demikian model insentif (subsidi) biodiesel bisa dihitung kembali dan dibuat rumusan baru. “Pentingnya melibatkan TBS petani sawit sebagai bahan baku dalam produksi biodiesel, akan menghemat biaya subsidi yang dikeluarkan pemerintah melalui BPDPKS, sehingga tidak perlu menaikkan tarif PE CPO,” ujarnya.
Akibat jangka panjang, perkebunan kelapa sawit milik petani akan terbengkalai dan tidak terawat. Produktivitas petani sawit akan rendah, dampaknya juga rendahnya produksi TBS dari petani sawit yang akan berdampak pada bahan baku dari program biodiesel yang membutuhkan bahan baku yang semakin besar.
Selain itu akan berdampak pada penerapan sertifikasi ISPO yang juga menjadi program dari pemerintah. “Bak buah simalakama, rencana kenaikan tarif PE menjadi 10% ini, menurut SPKS harus ditinjau kembali dan tidak dilakukan pemerintah, karena akan merugikan petani sawit dan pemerintah sendiri,” tandasnya.
SPKS menyarankan pemerintah membedah lebih dalam tentang industri biodiesel nasional. Termasuk penggunaan teknologinya, karena penggunaan dana BPDPKS yang terlalu besar hingga 90%. Melalui keterbukaan informasi dan keterlacakan bahan baku yang bersumber dari petani sawit, maka harga produksi biodiesel akan dapat ditelusuri lebih lanjut.
Dengan demikian model insentif (subsidi) biodiesel bisa dihitung kembali dan dibuat rumusan baru. “Pentingnya melibatkan TBS petani sawit sebagai bahan baku dalam produksi biodiesel, akan menghemat biaya subsidi yang dikeluarkan pemerintah melalui BPDPKS, sehingga tidak perlu menaikkan tarif PE CPO,” ujarnya.
Lihat Juga :