Anggota Dewan: Sawit Komoditas Strategis, Wajib Disyukuri
Selasa, 01 September 2020 - 22:02 WIB
Sebelumnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan kritik terhadap sektor kelapa sawit yang meminta agar pengelolaan perkebunan sawit di Indonesia juga mempertimbangkan aspek kelestarian hutan dan lingkungan.
"Boleh saja ada kebun sawit tetapi harus di tempat yang tidak merusak hutan," kata Megawati dalam pidatonya di acara pengumuman calon kepala daerah PDIP, Jumat (28/8).
Senada dengan Hasan Aminuddin, Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah menyebutkan, komoditas sawit sudah menjadi industri strategis karena sumbangannya yang luar biasa besar, baik dalam hal pembukaan peluang keja maupun sumbangan devisa bagi negara.
Karena itu, ke depan, Luluk berharap pemerintah lebih mengoptimalkan potensi sawit dengan membuat berbagai produk turunan dari kelapa sawit sehingga bisa memberikan nilai tambah bagi masyarakat, khususnya para petani sawit rakyat.
Di sisi lain, Luluk mengakui adanya kampanye hitam yang dilakukan komunitas-komunitas internasional terkait sawit. "Ini dilakukan negara Eropa yang menjadi negara tujuan ekspor. Ya memang ada kepentingan ekonomi yang sengaja didesain dengan isu-isu lingkungan hidup," katanya.
(Baca Juga: Ekspor Minyak Sawit Terkontraksi 11%, Kecuali ke Tiga Negara Ini)
Dikatakan Luluk, para komunitas internasional gencar melakukan kampanye hitam dengan pendekatan yang seolah-olah bisa diterima secara scientific bahwa produk dari olahan sawit berbahaya secara kesehatan. Belum soal isu lingkungan.
"Mereka menggunakan pendekatan-pendekatan dengan riset, misalnya produk dari sawit dianggap ada lemak jenuhnya yang bisa mengganggu jantung. Bagi mereka, intinya sawit harus diperangi karena tidak mendukung gaya hidup sehat. Kedua soal isu lingkungan hidup. Jadi kita ini dipepet dari ujung ke ujung baik isu kesehatan dan lingkungan," katanya.
Karena itu, Luluk mendorong pemerintah untuk membuat counter issue. Misalnya dalam persoalan lingkungan, pemerintah harus menunjukkan langkah konkret bahwa mereka sudah melakukan pengawasan dan pembinaan secara benar agar tidak terjadi pengrusakan lingkungan.
"Harus ada pemberdayaan petani-petani terutama sawit rakyat, misalnya pola berkebun dan sebagainya. Kita juga dorong pemerintah bisa meng-counter isu secara ilmiah dan elegan juga bahwa kalau disebut produk olahan sawit itu tidak baik, bikin counter kampanye bahwa ada banyak nilai manfaat dari sawit," tuturnya.
"Boleh saja ada kebun sawit tetapi harus di tempat yang tidak merusak hutan," kata Megawati dalam pidatonya di acara pengumuman calon kepala daerah PDIP, Jumat (28/8).
Senada dengan Hasan Aminuddin, Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah menyebutkan, komoditas sawit sudah menjadi industri strategis karena sumbangannya yang luar biasa besar, baik dalam hal pembukaan peluang keja maupun sumbangan devisa bagi negara.
Karena itu, ke depan, Luluk berharap pemerintah lebih mengoptimalkan potensi sawit dengan membuat berbagai produk turunan dari kelapa sawit sehingga bisa memberikan nilai tambah bagi masyarakat, khususnya para petani sawit rakyat.
Di sisi lain, Luluk mengakui adanya kampanye hitam yang dilakukan komunitas-komunitas internasional terkait sawit. "Ini dilakukan negara Eropa yang menjadi negara tujuan ekspor. Ya memang ada kepentingan ekonomi yang sengaja didesain dengan isu-isu lingkungan hidup," katanya.
(Baca Juga: Ekspor Minyak Sawit Terkontraksi 11%, Kecuali ke Tiga Negara Ini)
Dikatakan Luluk, para komunitas internasional gencar melakukan kampanye hitam dengan pendekatan yang seolah-olah bisa diterima secara scientific bahwa produk dari olahan sawit berbahaya secara kesehatan. Belum soal isu lingkungan.
"Mereka menggunakan pendekatan-pendekatan dengan riset, misalnya produk dari sawit dianggap ada lemak jenuhnya yang bisa mengganggu jantung. Bagi mereka, intinya sawit harus diperangi karena tidak mendukung gaya hidup sehat. Kedua soal isu lingkungan hidup. Jadi kita ini dipepet dari ujung ke ujung baik isu kesehatan dan lingkungan," katanya.
Karena itu, Luluk mendorong pemerintah untuk membuat counter issue. Misalnya dalam persoalan lingkungan, pemerintah harus menunjukkan langkah konkret bahwa mereka sudah melakukan pengawasan dan pembinaan secara benar agar tidak terjadi pengrusakan lingkungan.
"Harus ada pemberdayaan petani-petani terutama sawit rakyat, misalnya pola berkebun dan sebagainya. Kita juga dorong pemerintah bisa meng-counter isu secara ilmiah dan elegan juga bahwa kalau disebut produk olahan sawit itu tidak baik, bikin counter kampanye bahwa ada banyak nilai manfaat dari sawit," tuturnya.
tulis komentar anda