Sawit Aset Strategis Dukung Swasembada Pangan dan Energi
Senin, 06 Januari 2025 - 16:48 WIB
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono. FOTO/dok.SINDOnews
JAKARTA - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia ( Gapki ) menyambut positif pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa kelapa sawit merupakan aset strategis negara. Industri sawit diharapkan dapat memperkuat kemandirian Indonesia di sektor pangan dan energi, sehingga seluruh pihak diminta untuk menjaga komoditas tersebut.
"Bapak Presiden memiliki visi yang jelas dengan menjadikan sawit sebagai komoditas strategis yang wajib dijaga seluruh komponen bangsa. Program kemandirian energi, seperti B40 dan B50, sangat bergantung pada sawit sebagai bahan baku utamanya," ujar Ketua Umum Gapki, Eddy Martono dalam keterangannya, dikutip pada Senin (6/1/2025).
Baca Juga: HPP Gabah Naik Jadi Rp6.500 Bulan Ini, Jagung Rp5.500 per Februari
Dia mendorong pemerintah daerah serta aparat Polri dan TNI untuk mendukung upaya menjaga sawit sebagai aset negara. Ia menambahkan, kebijakan Presiden Prabowo dapat membantu mengatasi persoalan pencurian dan penjarahan sawit yang masih terjadi di beberapa daerah.
"Dengan dukungan aparat penegak hukum, masalah penjarahan dapat dihentikan sehingga ada kepastian hukum dan kenyamanan dalam berusaha," kata dia.
"Bapak Presiden memiliki visi yang jelas dengan menjadikan sawit sebagai komoditas strategis yang wajib dijaga seluruh komponen bangsa. Program kemandirian energi, seperti B40 dan B50, sangat bergantung pada sawit sebagai bahan baku utamanya," ujar Ketua Umum Gapki, Eddy Martono dalam keterangannya, dikutip pada Senin (6/1/2025).
Baca Juga: HPP Gabah Naik Jadi Rp6.500 Bulan Ini, Jagung Rp5.500 per Februari
Dia mendorong pemerintah daerah serta aparat Polri dan TNI untuk mendukung upaya menjaga sawit sebagai aset negara. Ia menambahkan, kebijakan Presiden Prabowo dapat membantu mengatasi persoalan pencurian dan penjarahan sawit yang masih terjadi di beberapa daerah.
"Dengan dukungan aparat penegak hukum, masalah penjarahan dapat dihentikan sehingga ada kepastian hukum dan kenyamanan dalam berusaha," kata dia.
Lihat Juga :