Alarm Daya Beli Menyala: Kelas Menengah Tergerus, Stabilitas Ekonomi Terancam

"Situasi ini semakin diperburuk dengan meningkatnya biaya produksi akibat inflasi pada bahan baku dan kenaikan harga energi global. Dengan margin keuntungan yang semakin tipis dan permintaan yang lesu, banyak usaha kecil dan menengah (UKM) kesulitan bertahan," jelasnya.

Penerimaan Negara Meleset dari Target: Risiko Fiskal Meningkat

Melemahnya daya beli masyarakat juga berdampak pada penerimaan negara. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa penerimaan pajak pada 2024 mencapai Rp1.932,4 triliun atau 100,5% dari target, tetapi pertumbuhan penerimaan hanya sebesar 3,5% dibandingkan tahun sebelumnya.

Ini merupakan indikasi bahwa meskipun target pajak tercapai, pertumbuhan ekonomi yang melambat telah membatasi ruang gerak fiskal pemerintah.

"Dalam skenario di mana konsumsi masyarakat menurun, penerimaan pajak dari sektor perdagangan dan industri akan terdampak. Penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN), yang biasanya menjadi indikator aktivitas konsumsi, mengalami perlambatan pertumbuhan yang cukup signifikan," paparnya.

Dengan menurunnya basis pajak, pemerintah menghadapi tantangan dalam menjaga keberlanjutan fiskal, terutama dalam mendanai berbagai program sosial dan infrastruktur. Jika tren ini berlanjut, maka terang dia defisit fiskal berisiko melebar dan dapat berdampak pada kebijakan ekonomi nasional.

Baca Juga: Daya Beli di Jawa Gembos, Pengusaha Pilih Ekspansi ke Luar Jawa

"Pemerintah mungkin perlu mempertimbangkan langkah-langkah untuk memperluas basis pajak tanpa membebani masyarakat yang sudah kesulitan. Reformasi perpajakan dan kebijakan fiskal yang lebih fleksibel dapat menjadi solusi untuk meningkatkan penerimaan negara di tengah pelemahan daya beli," terang Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPNVJ, Achmad Nur Hidayat.