Covid-19 Pengaruhi Target Pembangunan, Jokowi Ajak Tidak Pesimistis
Rabu, 15 April 2020 - 06:28 WIB
“Untuk realokasi anggaran dalam menciptakan proyek padat karya di 1.000 lokasi. Artinya dalam jangka pendek, dana desa juga untuk bansos dan padat karya. Kita gunakan seluruh instrumen untuk membuat dampak negatif PHK dan pengurangan kesempatan kerja bisa diserap dengan mekanisme yang kami siapkan,” paparnya.
Untuk jangka menengah dan panjang, pemerintah akan tetap fokus bagaimana memperbaiki daya tahan dunia usaha, bahkan meningkatkan daya tarik ekonomi Indonesia. Pasalnya, jika Indonesia berhasil mengatasi dampak corona seminimal mungkin maka akan dapat menarik investor.
“Beberapa langkah pemerintah Jepang yang akan melakukan realokasi beberapa perusahaan dari China keluar atau dari negara lain, itu juga memberikan opportunity,” ungkapnya.
Sementara langkah jangka panjang, Sri Mulyani kembali menegaskan bahwa pemerintah akan berupaya mempertahankan kondisi perekonomian tetap baik dan tetap bisa menarik investasi. Setidaknya pemerintah dapat membuat perusahaan-perusahaan bertahan dalam situasi yang berat ini.
“Maka insentif-insentif pajak seperti yang sudah kami sampaikan akan dilakukan. Untuk saat ini, kita fokus ke industri manufaktur. Namun, kemarin menko ekonomi memutuskan tambahan pemberian insentif pajak ke 11 sektor lain di luar manufaktur, termasuk transportasi, perhotelan, perdagangan, dan sektor lain yang terdampak,” katanya.
Langkah jangka panjang lainnya adalah dengan merampungkan omnibus law dan berbagai reformasi lainnya yang bisa dilakukan. Hal ini bertujuan agar sektor-sektor mampu bertahan dan dapat menarik modal baru. “Ini yang akan kami terus perbaiki sehingga Indonesia mampu tarik kegiatan ekonomi dan kemiskinan pengangguran, kembali bisa diturunkan,” jelasnya.
Masih terkait upaya mengatasi dampak wabah corona, Jokowi minta pemda yang belum menganggarkan penanganan, kemarin meminta jajaran untuk kembali menyisir ulang anggaran. Dia meminta agar memangkas anggaran-anggaran yang tidak prioritas untuk penanganan Covid-19 baik bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, maupun stimulus ekonomi.
“Potong rencana belanja yang tidak mendesak. Perjalanan dinas, rapat-rapat, belanja-belanja lain yang tidak dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat. Fokus semuanya, fokuskan semuanya, fokuskan semua kekuatan kita pada upaya penanganan Covid-19,” katanya saat membuka Sidang Kabinet Paripurna.
Meskipun sudah berulangkali disampaikan untuk melakukan realokasi, Jokowi masih menemukan daerah dengan postur APBD seperti biasa. Untuk itu, dia meminta Mendagri Tito Karnavian dan Menkeu Sri Mulyani menegur daerah-daerah tersebut.
“Saya melihat, setelah saya cermati, saya mencatat, masih ada beberapa daerah yang APBD-nya business as usual. Ini saya minta Menteri Dalam Negeri, saya minta Bu Menteri Keuangan, agar mereka ditegur,” ungkapnya.
Mantan gubernur DKI Jakarta ini lantas membeberkan, dari data yang diterimanya masih ada 103 daerah yang belum menganggarkan jaring pengaman sosial. Lalu, ada 140 daerah yang belum menganggarkan penanganan dampak ekonomi. Bahkan, ada 34 daerah yang belum menyampaikan data anggaran untuk penanganan Covid-19. (Dita Angga/Andika Hendra Mustakim)
Untuk jangka menengah dan panjang, pemerintah akan tetap fokus bagaimana memperbaiki daya tahan dunia usaha, bahkan meningkatkan daya tarik ekonomi Indonesia. Pasalnya, jika Indonesia berhasil mengatasi dampak corona seminimal mungkin maka akan dapat menarik investor.
“Beberapa langkah pemerintah Jepang yang akan melakukan realokasi beberapa perusahaan dari China keluar atau dari negara lain, itu juga memberikan opportunity,” ungkapnya.
Sementara langkah jangka panjang, Sri Mulyani kembali menegaskan bahwa pemerintah akan berupaya mempertahankan kondisi perekonomian tetap baik dan tetap bisa menarik investasi. Setidaknya pemerintah dapat membuat perusahaan-perusahaan bertahan dalam situasi yang berat ini.
“Maka insentif-insentif pajak seperti yang sudah kami sampaikan akan dilakukan. Untuk saat ini, kita fokus ke industri manufaktur. Namun, kemarin menko ekonomi memutuskan tambahan pemberian insentif pajak ke 11 sektor lain di luar manufaktur, termasuk transportasi, perhotelan, perdagangan, dan sektor lain yang terdampak,” katanya.
Langkah jangka panjang lainnya adalah dengan merampungkan omnibus law dan berbagai reformasi lainnya yang bisa dilakukan. Hal ini bertujuan agar sektor-sektor mampu bertahan dan dapat menarik modal baru. “Ini yang akan kami terus perbaiki sehingga Indonesia mampu tarik kegiatan ekonomi dan kemiskinan pengangguran, kembali bisa diturunkan,” jelasnya.
Masih terkait upaya mengatasi dampak wabah corona, Jokowi minta pemda yang belum menganggarkan penanganan, kemarin meminta jajaran untuk kembali menyisir ulang anggaran. Dia meminta agar memangkas anggaran-anggaran yang tidak prioritas untuk penanganan Covid-19 baik bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, maupun stimulus ekonomi.
“Potong rencana belanja yang tidak mendesak. Perjalanan dinas, rapat-rapat, belanja-belanja lain yang tidak dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat. Fokus semuanya, fokuskan semuanya, fokuskan semua kekuatan kita pada upaya penanganan Covid-19,” katanya saat membuka Sidang Kabinet Paripurna.
Meskipun sudah berulangkali disampaikan untuk melakukan realokasi, Jokowi masih menemukan daerah dengan postur APBD seperti biasa. Untuk itu, dia meminta Mendagri Tito Karnavian dan Menkeu Sri Mulyani menegur daerah-daerah tersebut.
“Saya melihat, setelah saya cermati, saya mencatat, masih ada beberapa daerah yang APBD-nya business as usual. Ini saya minta Menteri Dalam Negeri, saya minta Bu Menteri Keuangan, agar mereka ditegur,” ungkapnya.
Mantan gubernur DKI Jakarta ini lantas membeberkan, dari data yang diterimanya masih ada 103 daerah yang belum menganggarkan jaring pengaman sosial. Lalu, ada 140 daerah yang belum menganggarkan penanganan dampak ekonomi. Bahkan, ada 34 daerah yang belum menyampaikan data anggaran untuk penanganan Covid-19. (Dita Angga/Andika Hendra Mustakim)
(yuds)
Lihat Juga :