Bangun Infrastruktur Butuh Duit Rp10.000 Triliun, Negara hanya Sanggup 40%

Ia menegaskan pembangunan infrastruktur bukan hanya tentang membangun fisik, tetapi juga memastikan akses yang adil bagi seluruh masyarakat terhadap layanan dasar seperti transportasi, air bersih, listrik, hingga jaringan digital.

Pemerintah pusat dan daerah, lanjut Sri Mulyani, hanya dapat menyediakan sekitar 40% dari total kebutuhan tersebut. Artinya, sekitar Rp6.000 triliun pembiayaan infrastruktur masih harus dicari dari luar anggaran negara.

"Untuk menutup gap tersebut, partisipasi sektor swasta sangat penting. Kita juga perlu mendorong kerja sama internasional dan menciptakan model pembiayaan inovatif," ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono sebelumnya menekankan pentingnya kehadiran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai solusi alternatif pendanaan infrastruktur.

"Danantara memiliki peran strategis dalam membantu mengatasi gap pembiayaan. Sebagai pemegang saham lebih dari 800 BUMN, Danantara tidak hanya menjadi pengelola aset, tetapi juga berfungsi sebagai investor yang aktif," ujar AHY.