Bank Dunia: 68,3% Penduduk Indonesia Hidup Miskin dengan Pendapatan Rp1,51 Juta per Bulan
Senin, 16 Juni 2025 - 08:30 WIB
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan, tiap negara berhak menentukan metode pengukuran kemiskinan sendiri. "Kami sedang menyusun standar yang sejalan dengan internasional, tetapi tetap relevan dengan kondisi lokal," ujar dia.
Selama ini, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan metode Cost of Basic Needs (CBN) dengan garis kemiskinan nasional Rp595.242 per kapita per bulan pada September 2024. Dengan rata-rata anggota rumah tangga 4,71 orang, batas kemiskinan per keluarga mencapai Rp2,8 juta per bulan jauh di bawah acuan Bank Dunia.
Baca Juga: Pejabat Makin Kaya Rakyat Hidup dalam Kemiskinan, Bagaimana Pandangan Islam?
Perbedaan metodologi ini menghasilkan disparitas data. Namun, kedua lembaga sepakat bahwa pengukuran akurat penting untuk kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran. "Kami akan membandingkan hasil BPS dengan standar Bank Dunia untuk evaluasi program sosial," tambah Suahasil.
Bank Dunia memproyeksikan angka kemiskinan Indonesia bisa turun menjadi 58,7% pada 2025, 57,2% pada 2026, dan 55,5% pada 2027. Namun, target ini bergantung pada efektivitas program perlindungan sosial dan pertumbuhan ekonomi inklusif.
Selama ini, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan metode Cost of Basic Needs (CBN) dengan garis kemiskinan nasional Rp595.242 per kapita per bulan pada September 2024. Dengan rata-rata anggota rumah tangga 4,71 orang, batas kemiskinan per keluarga mencapai Rp2,8 juta per bulan jauh di bawah acuan Bank Dunia.
Baca Juga: Pejabat Makin Kaya Rakyat Hidup dalam Kemiskinan, Bagaimana Pandangan Islam?
Perbedaan metodologi ini menghasilkan disparitas data. Namun, kedua lembaga sepakat bahwa pengukuran akurat penting untuk kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran. "Kami akan membandingkan hasil BPS dengan standar Bank Dunia untuk evaluasi program sosial," tambah Suahasil.
Bank Dunia memproyeksikan angka kemiskinan Indonesia bisa turun menjadi 58,7% pada 2025, 57,2% pada 2026, dan 55,5% pada 2027. Namun, target ini bergantung pada efektivitas program perlindungan sosial dan pertumbuhan ekonomi inklusif.
(nng)
Lihat Juga :