Defisit APBN Diproyeksi Tembus Rp662 Triliun, Menkeu Sebut 2025 Luar Biasa Menantang
Selasa, 01 Juli 2025 - 22:12 WIB
"Dan untuk defisit totalnya Rp662 triliun menjadi 2,78 persen, dari jumlah itu agar lebih lebar dibandingkan APBN awal. Kami akan meminta persetujuan DPR untuk menggunakan sisa anggaran lebih Rp85,6 triliun sehingga kenaikan defisit itu tidak harus dibiayai semua dengan penerbitan surat utang, namun menggunakan cash yang ada," jelas Sri Mulyani dalam Raker dengan Banggar DPR RI, Selasa (1/7/2025).
Menkeu mengakui bahwa pelaksanaan APBN 2025 sangat dinamis dan menantang akibat berbagai faktor internal maupun eksternal. Faktor di dalam negeri meliputi adanya Kementerian/Lembaga (KL) baru, perubahan prioritas, serta adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 yang memicu rekonstruksi belanja cukup besar. Selain itu, penerimaan negara juga mengalami restitusi, khususnya pada awal tahun.
"Sehingga pelaksanaan APBN 2025 memang luar biasa menantang, tapi kami akan berusaha untuk menstabilkan dan menjaga agar APBN tetap terjaga sehat kredibel," tegas Sri Mulyani.
Meskipun dihadapkan pada kondisi global yang masih sangat dinamis dan menimbulkan ketidakpastian serta potensi gejolak perekonomian, APBN tetap harus menjadi instrumen yang bisa diandalkan.
Pemerintah berharap APBN dapat terus mendukung agenda prioritas nasional yang telah disampaikan Presiden, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan sektor kesehatan, program Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, maupun ketahanan pangan.
Menkeu mengakui bahwa pelaksanaan APBN 2025 sangat dinamis dan menantang akibat berbagai faktor internal maupun eksternal. Faktor di dalam negeri meliputi adanya Kementerian/Lembaga (KL) baru, perubahan prioritas, serta adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 yang memicu rekonstruksi belanja cukup besar. Selain itu, penerimaan negara juga mengalami restitusi, khususnya pada awal tahun.
"Sehingga pelaksanaan APBN 2025 memang luar biasa menantang, tapi kami akan berusaha untuk menstabilkan dan menjaga agar APBN tetap terjaga sehat kredibel," tegas Sri Mulyani.
Meskipun dihadapkan pada kondisi global yang masih sangat dinamis dan menimbulkan ketidakpastian serta potensi gejolak perekonomian, APBN tetap harus menjadi instrumen yang bisa diandalkan.
Pemerintah berharap APBN dapat terus mendukung agenda prioritas nasional yang telah disampaikan Presiden, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan sektor kesehatan, program Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, maupun ketahanan pangan.
Lihat Juga :