Pasal Tembakau dalam PP 28/2024 Penuh Kontroversi, Anggota DPR Ramai-Ramai Minta Deregulasi
Sabtu, 05 Juli 2025 - 21:56 WIB
Ia juga memperingatkan potensi PHK besar-besaran akibat tekanan regulasi yang berlebihan, termasuk rencana plain packaging yang dinilai akan menggerus daya saing industri nasional.
Dari Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra, Bambang Haryo menilai PP 28/2024 bertentangan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. "Padahal Pak Prabowo punya target serapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi naik 8 persen. Sehingga ini perlu dukungan dari industri tembakau," tegas dia.
Senada, Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan menekankan pentingnya perlindungan terhadap komoditas strategis nasional seperti tembakau. Ia bahkan mendorong lahirnya regulasi khusus untuk menjamin keberlanjutan sektor ini.
"Industri tembakau memegang peranan penting terhadap ekonomi nasional terutama cukai rokok setiap tahun sangat besar. Berdasarkan data yang kami miliki menyatakan bahwa cukai dari rokok memberikan kontribusi hingga Rp1.516,16 triliun dalam kurun 10 tahun terakhir," papar Daniel.
Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Golkar, Lamhot Sinaga menyoroti dampak lanjutan dari kebijakan plain packaging yang dinilai dapat memperparah ketidakstabilan ekonomi nasional.
"Terkait wacana penyeragaman kemasan rokok yang diambil dari aturan asing yakni FCTC (Framework Convention on Tobacco Control), tentu saya tidak sepakat. Dari segi industri, ini tentu tidak menguntungkan," pungkasnya.
Dari Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra, Bambang Haryo menilai PP 28/2024 bertentangan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. "Padahal Pak Prabowo punya target serapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi naik 8 persen. Sehingga ini perlu dukungan dari industri tembakau," tegas dia.
Senada, Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan menekankan pentingnya perlindungan terhadap komoditas strategis nasional seperti tembakau. Ia bahkan mendorong lahirnya regulasi khusus untuk menjamin keberlanjutan sektor ini.
"Industri tembakau memegang peranan penting terhadap ekonomi nasional terutama cukai rokok setiap tahun sangat besar. Berdasarkan data yang kami miliki menyatakan bahwa cukai dari rokok memberikan kontribusi hingga Rp1.516,16 triliun dalam kurun 10 tahun terakhir," papar Daniel.
Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Golkar, Lamhot Sinaga menyoroti dampak lanjutan dari kebijakan plain packaging yang dinilai dapat memperparah ketidakstabilan ekonomi nasional.
"Terkait wacana penyeragaman kemasan rokok yang diambil dari aturan asing yakni FCTC (Framework Convention on Tobacco Control), tentu saya tidak sepakat. Dari segi industri, ini tentu tidak menguntungkan," pungkasnya.
Lihat Juga :