Anggota DPR Ini Minta Anggaran PEN Tahun Depan Harus Dijelaskan
Jum'at, 11 September 2020 - 15:56 WIB
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Pemerintah menargetkan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 sekitar Rp356,5 triliun. Alokasi tersebut menurun dibandingkan tahun ini yang mencapai Rp695 triliun.
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin mengingatkan pemerintah agar segera menetapkan anggaran Program PEN tahun 2021 dan rencana detail pengelolaannya. Hal ini penting demi kontinuitas pemulihan ekonomi.
Tahun ini, program PEN tidak hanya ditujukan untuk menangani aspek kesehatan, tapi juga untuk perekonomian dan sosial masyarakat. "Dalam alokasi PEN mendatang, pemerintah wajib mempertimbangkan hasil evaluasi, efektivitas, dan dampak dari kebijakan PEN tahun ini. Misalnya, sisi permintaan dan produksi serta daya saing dan investasi masih perlu terus diperkuat. Sehingga strategi fiskal ekspansif memang masih harus kembali dianggarkan,” tutur Puteri di Jakarta, Jumat (11/9/2020).
Pemerintah mengungkap anggaran senilai Rp356,5 triliun ini terdiri dari (pertama), penanganan kesehatan dengan anggaran sekitar Rp25,4 triliun. Kedua, program perlindungan sosial untuk masyarakat menengah ke bawah sekitar Rp110,2 triliun. Ketiga, dukungan sektoral kementerian/lembaga (K/L) sekitar Rp136,7 triliun. Keempat, dukungan kepada UMKM sekitar Rp48,8 triliun. Kelima, pembiayaan korporasi sekitar Rp14,9 triliun, serta keenam, anggaran untuk insentif usaha sekitar Rp20,4 triliun. ( Baca juga:Pajak Transaksi Digital Jadi Senjata Baru Dongkrak Penerimaan Negara )
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin mengingatkan pemerintah agar segera menetapkan anggaran Program PEN tahun 2021 dan rencana detail pengelolaannya. Hal ini penting demi kontinuitas pemulihan ekonomi.
Tahun ini, program PEN tidak hanya ditujukan untuk menangani aspek kesehatan, tapi juga untuk perekonomian dan sosial masyarakat. "Dalam alokasi PEN mendatang, pemerintah wajib mempertimbangkan hasil evaluasi, efektivitas, dan dampak dari kebijakan PEN tahun ini. Misalnya, sisi permintaan dan produksi serta daya saing dan investasi masih perlu terus diperkuat. Sehingga strategi fiskal ekspansif memang masih harus kembali dianggarkan,” tutur Puteri di Jakarta, Jumat (11/9/2020).
Pemerintah mengungkap anggaran senilai Rp356,5 triliun ini terdiri dari (pertama), penanganan kesehatan dengan anggaran sekitar Rp25,4 triliun. Kedua, program perlindungan sosial untuk masyarakat menengah ke bawah sekitar Rp110,2 triliun. Ketiga, dukungan sektoral kementerian/lembaga (K/L) sekitar Rp136,7 triliun. Keempat, dukungan kepada UMKM sekitar Rp48,8 triliun. Kelima, pembiayaan korporasi sekitar Rp14,9 triliun, serta keenam, anggaran untuk insentif usaha sekitar Rp20,4 triliun. ( Baca juga:Pajak Transaksi Digital Jadi Senjata Baru Dongkrak Penerimaan Negara )
Lihat Juga :