Indonesia Perkuat Integritas Pasar Karbon Nasional Melalui Kolaborasi Global
Senin, 06 Oktober 2025 - 20:24 WIB
KLH/BPLH mencatat, melalui MRA dan kolaborasi tersebut, Indonesia kini memiliki 58 metodologi berbasis alam (nature-based) dan 54 metodologi berbasis teknologi (technology-based) yang dapat digunakan untuk aksi mitigasi perubahan iklim.
Beberapa proyek juga tengah difasilitasi untuk masuk dalam skema Article 6 Persetujuan Paris, termasuk 14 proyek pada skema 6.4 dan 60 proyek yang bekerja sama dengan Jepang di bawah skema 6.2.
Selain itu, kerja sama dengan Gold Standard mencatat 29 proyek terdaftar, 19 di antaranya telah memperoleh status certified design dengan total produksi 4,6 juta ton CO₂ kredit karbon.Sementara kolaborasi dengan Verra membuka peluang penerbitan hingga 17,27 juta ton CO₂eq per tahun , dengan target unit karbon baru pada pertengahan 2026.
Hanif menekankan bahwa masa depan perdagangan karbon Indonesia bergantung pada kredibilitas dan integritas pasar karbon yang dibangun.“Tidak boleh ada satu pun yang merusak integritas karbon Indonesia. Kredibilitas pasar karbon menjadi kunci agar Indonesia dapat bersaing secara global,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyampaikan, dukungannya terhadap langkah KLH/BPLH dalam memperkuat tata kelola karbon nasional.“Transisi energi bersih, ekonomi hijau, dan perdagangan karbon bukan sekadar jargon, tapi jalan panjang yang harus dijalankan dengan tata kelola transparan dan berpihak pada rakyat,” katanya.
Beberapa proyek juga tengah difasilitasi untuk masuk dalam skema Article 6 Persetujuan Paris, termasuk 14 proyek pada skema 6.4 dan 60 proyek yang bekerja sama dengan Jepang di bawah skema 6.2.
Selain itu, kerja sama dengan Gold Standard mencatat 29 proyek terdaftar, 19 di antaranya telah memperoleh status certified design dengan total produksi 4,6 juta ton CO₂ kredit karbon.Sementara kolaborasi dengan Verra membuka peluang penerbitan hingga 17,27 juta ton CO₂eq per tahun , dengan target unit karbon baru pada pertengahan 2026.
Hanif menekankan bahwa masa depan perdagangan karbon Indonesia bergantung pada kredibilitas dan integritas pasar karbon yang dibangun.“Tidak boleh ada satu pun yang merusak integritas karbon Indonesia. Kredibilitas pasar karbon menjadi kunci agar Indonesia dapat bersaing secara global,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyampaikan, dukungannya terhadap langkah KLH/BPLH dalam memperkuat tata kelola karbon nasional.“Transisi energi bersih, ekonomi hijau, dan perdagangan karbon bukan sekadar jargon, tapi jalan panjang yang harus dijalankan dengan tata kelola transparan dan berpihak pada rakyat,” katanya.
Lihat Juga :