Trump Janjikan Bagi-bagi Dividen Tarif, Tiap Warga AS Dapat Rp33 Juta
Rabu, 12 November 2025 - 19:51 WIB
Langkah bagi-bagi dana ini mengingatkan pada kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) semasa pandemi, ketika warga AS menerima cek stimulus senilai hingga USD2.000. Saat itu, Trump mendorong Kongres untuk menaikkan bantuan dari USD600 menjadi USD2.000 per orang, yang kemudian diteruskan Presiden Joe Biden melalui American Rescue Plan pada 2021.
Namun, sejumlah ekonom menilai stimulus besar-besaran pada masa pandemi turut memicu lonjakan inflasi pada 2021–2022, yang menjadi yang tertinggi sejak awal 1980-an. Kini, dengan inflasi yang belum kembali ke level pra-pandemi, para analis memperingatkan bahwa rencana pembagian uang tunai baru dapat kembali menyalakan tekanan harga.
Trump belum menguraikan mekanisme teknis penyaluran dana tersebut maupun rencana legislasi pendukungnya. Direktur Dewan Ekonomi Nasional Kevin Hassett mengatakan kepada Fox News, Senin (10/11), bahwa kebijakan itu tetap harus mendapatkan persetujuan Kongres sebelum dijalankan.
"Ini ide yang buruk," ujar peraih Nobel Ekonomi, Paul Krugman, dalam wawancara dengan Bloomberg TV. "Mengambil satu sumber pendapatan untuk dibagikan kepada publik sementara utang negara terus menumpuk, itu sangat tidak bertanggung jawab."
Kelompok pemantau fiskal Committee for a Responsible Federal Budget (CRFB) memperkirakan biaya program ini dapat mencapai USD600 miliar jika dirancang menyerupai bantuan pandemi. Sebagai perbandingan, total pendapatan tarif AS pada tahun fiskal 2024 hanya sekitar USD195 miliar, dan proyeksi 2025 sekitar USD300 miliar.
Namun, sejumlah ekonom menilai stimulus besar-besaran pada masa pandemi turut memicu lonjakan inflasi pada 2021–2022, yang menjadi yang tertinggi sejak awal 1980-an. Kini, dengan inflasi yang belum kembali ke level pra-pandemi, para analis memperingatkan bahwa rencana pembagian uang tunai baru dapat kembali menyalakan tekanan harga.
Trump belum menguraikan mekanisme teknis penyaluran dana tersebut maupun rencana legislasi pendukungnya. Direktur Dewan Ekonomi Nasional Kevin Hassett mengatakan kepada Fox News, Senin (10/11), bahwa kebijakan itu tetap harus mendapatkan persetujuan Kongres sebelum dijalankan.
"Ini ide yang buruk," ujar peraih Nobel Ekonomi, Paul Krugman, dalam wawancara dengan Bloomberg TV. "Mengambil satu sumber pendapatan untuk dibagikan kepada publik sementara utang negara terus menumpuk, itu sangat tidak bertanggung jawab."
Kelompok pemantau fiskal Committee for a Responsible Federal Budget (CRFB) memperkirakan biaya program ini dapat mencapai USD600 miliar jika dirancang menyerupai bantuan pandemi. Sebagai perbandingan, total pendapatan tarif AS pada tahun fiskal 2024 hanya sekitar USD195 miliar, dan proyeksi 2025 sekitar USD300 miliar.
Lihat Juga :