Agenda Keberlanjutan, Lippo Karawaci Perkuat Tata Kelola dan Transparansi

Prinsip utama LPKR meliputi etika bisnis dan persaingan usaha yang sehat, larangan perdagangan orang dalam, larangan pelecehan dan intimidasi, perlindungan hak asasi manusia dan ketenagakerjaan, kerahasiaan informasi, larangan suap, korupsi, dan praktik nepotisme, serta kepedulian terhadap lingkungan

Perusahaan juga terus menyempurnakan kebijakan dan proses pengadaan untuk memastikan ketahanan rantai pasok, efisiensi biaya, dan integrasi digital. Sejumlah unit bisnis telah beralih dari sistem berbasis kertas menuju solusi digital berbasis SaaS, serta memanfaatkan Google Forms untuk mempercepat komunikasi dengan vendor. Baca juga: Perubahan Iklim dan Polusi Udara Jadi Faktor Melonjaknya Kasus ISPA di Jakarta

Pada 2024, perseroan meluncurkan Vendor Visit Form sebagai alat untuk menilai kredibilitas dan keandalan vendor serta kontraktor. Langkah ini membantu mencegah risiko munculnya perusahaan fiktif dan potensi penipuan, sekaligus memastikan seluruh mitra memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.

Digitalisasi juga menghadirkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam hubungan dengan pemasok, sehingga proses pengadaan menjadi lebih cepat, efisien, dan terukur. Di samping itu, manajemen biaya menjadi prioritas utama melalui strategi pembelian skala besar, laporan penghematan, dan pemanfaatan skala ekonomi.