John Wempi Wetipo: Dana Otsus Papua Dievaluasi Biar Nggak Bocor
Rabu, 16 September 2020 - 18:12 WIB
Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo. Foto/dok.SINDOnews
JAKARTA - Pemerintah memastikan tidak ada pencabutan dana otonomi khusus (otsus) untuk Papua dan Papua Barat di dalam anggaran negara. Namun demikian, pelaksanaannya perlu di evaluasi agar secara menyeluruh dapat dirasakan masyarakat.
"Bukan berakhir tapi dievaluasi. Sepanjang undang-undangnya tidak dicabut atau dibatalkan akan tetap lanjut," ujar Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) John Wempi Wetipo , di Jakarta, Rabu (15/9/2020).
Menurut dia alasan pelaksanaan dana otsus dievaluasi agar anggaran yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Pasalnya, Wempi menganggap implementasi dana otsus yang dijalankan pemerintah daerah Papua dan Papua Barat belum transparan.
"Sampai hari ini belum ada keterbukaan nyata baik Pemrov, Pemerintah Kabupaten terkait implementasi baik dari sisi kebijakan penyerapan dana juga kesejahteraan," ungkapnya.
Dana otsus yang diberikan pemerintah pusat tersebut, kata John, diibaratkan membawa satu ember air tapi tidak terbagi rata disalurkan kepada masyarakat. Nah, apakah memang terjadi kebocoran di tengah jalan sehingga perlu dievaluasi.
Sebab itu, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk dilakukan evaluasi agar pelaksanaan dana otsus dapat tersalur lebih baik lagi. Pihaknya pun mendorong agar kelompok masyarakat duduk bersama sehingga dana otsus berdampak lebih besar bagi kesejahteraan rakyat Papua. "Kalau belum memberi manfaat besar ke masyarakat, ke depan perbaikan harus seperti apa," ucapnya.
Ia berharap, ada evaluasi menyeluruh dari pemerintah provinsi karena dana kebijakan otsus dikelola Pemrov. Dari situ bisa diketahui, apakah dieksekusi, dilaksanakan, dengan tepat sasaran. Jangan sampai juga, muncul ego masing-masing sehingga komunikasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi tidak berjalan dengan baik yang ujungnya menghambat penerapan otsus. "Ini perlu diperbaiki ke depan," ucapnya.
Menurut Wempi, jika pun otsus masih ada kendala, jangan kemudian yang muncul isu-isu pemekaran karena sejatinya yang terpenting sekarang ini ialah membangun kesejahteraan ekonomi, infrastruktur, memanusiakan orang Papua, supaya duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Karena itu, dana otsus maupun pembangunan di Papua dan Papua Barat, harus menyelaraskan antara pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan fisik, infrastruktur.
"Bukan berakhir tapi dievaluasi. Sepanjang undang-undangnya tidak dicabut atau dibatalkan akan tetap lanjut," ujar Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) John Wempi Wetipo , di Jakarta, Rabu (15/9/2020).
Menurut dia alasan pelaksanaan dana otsus dievaluasi agar anggaran yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Pasalnya, Wempi menganggap implementasi dana otsus yang dijalankan pemerintah daerah Papua dan Papua Barat belum transparan.
"Sampai hari ini belum ada keterbukaan nyata baik Pemrov, Pemerintah Kabupaten terkait implementasi baik dari sisi kebijakan penyerapan dana juga kesejahteraan," ungkapnya.
Dana otsus yang diberikan pemerintah pusat tersebut, kata John, diibaratkan membawa satu ember air tapi tidak terbagi rata disalurkan kepada masyarakat. Nah, apakah memang terjadi kebocoran di tengah jalan sehingga perlu dievaluasi.
Sebab itu, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk dilakukan evaluasi agar pelaksanaan dana otsus dapat tersalur lebih baik lagi. Pihaknya pun mendorong agar kelompok masyarakat duduk bersama sehingga dana otsus berdampak lebih besar bagi kesejahteraan rakyat Papua. "Kalau belum memberi manfaat besar ke masyarakat, ke depan perbaikan harus seperti apa," ucapnya.
Ia berharap, ada evaluasi menyeluruh dari pemerintah provinsi karena dana kebijakan otsus dikelola Pemrov. Dari situ bisa diketahui, apakah dieksekusi, dilaksanakan, dengan tepat sasaran. Jangan sampai juga, muncul ego masing-masing sehingga komunikasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi tidak berjalan dengan baik yang ujungnya menghambat penerapan otsus. "Ini perlu diperbaiki ke depan," ucapnya.
Menurut Wempi, jika pun otsus masih ada kendala, jangan kemudian yang muncul isu-isu pemekaran karena sejatinya yang terpenting sekarang ini ialah membangun kesejahteraan ekonomi, infrastruktur, memanusiakan orang Papua, supaya duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Karena itu, dana otsus maupun pembangunan di Papua dan Papua Barat, harus menyelaraskan antara pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan fisik, infrastruktur.
tulis komentar anda