Penegak Hukum Diminta Usut Tuntas Jika Ada Korupsi Dana Otsus

JAKARTA - Pemerintah tahun ini telah mengucurkan dana otonomi khusus (otsus) Papua hingga mencapai Rp138,65 triliun. Adapun dana tersebut meningkat berkali lipat sejak dikucurkan pertama kali pada 2002 yang hanya sebesar Rp1,38 triliun. Namun ironisnya, dana otsus sebesar itu dinilai belum sepenuhnya menyejahteraan warga Papua.

Sejatinya, dana otsus tersebut memberikan sumbangan yang besar bagi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Papua, yakni mencapai 60% dari APBD Papua. Dana otsus merupakan bukti keseriusann pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan Papua, baik dari segi fisik maupun sumber daya manusia (SDM).

Meski ada dana besar, ada dugaan kasus korupsi dana otsus. Polri menemukan adanya dugaan penyelewangan dan Otsus Papua tersebut. Seperti disampaikan Karo Analis Badan Intelijen Kemanan Polri Brigjen Achmad Kartiko, dana otsus yang diduga dikorupsi mencapai Rp1,8 triliun. Modus penyalahgunaan dana Otsus diduga dilakukan lewat penggelembungan harga dalam pengadaan barang.

Padahal, menurut Ali Kabiay Wanggai selaku Ketua DPD Pemuda Mandala Trikora Provinsi Papua, pemerintah pusat memberikan Otsus untuk mendorong percepatan pembangunan di empat sektor di Provinsi Papua, seperti infrasttruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi kerakyatan. Namun, kata Ali, dana tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah daerah Papua.

"Jika digunakan dengan baik, saya yakin Papua akan maju dan sejahtera," ujar Ali, dalam webinar "Membongkar Korupsi Otsus Papua" baru-baru ini.

Dia mengibaratkan pemerintah pusat telah memberikan motor dengan kapasitas mesin yang besar namun motor itu tidak dipergunakan dengan baik untuk mempercepat pembangunan empat sector tersebut. Dia menganalogikan antara Jakarta dan Provinsi Papua. Kedua provinsi itu kini mempunyai kapasitas anggaran yang sama besar. Namun yang terjadi, sejak 2002 pembangunan Papua justru tidak berjalan.

"Ini enggak baik, dan kita terlambat. Saya ambil contoh mengambil indeks pembangunan manusia (IPM) yang terdiri angka kelangsungan hidup, kedua pengetahuan, tiga standar hidup. Tapi pada 2012 lalu, Papua mengalami penurunan dalam indek pembanguan manusia itu 60 persen. Dan itu berbeda jauh sekali dengan DKI Jakarta dan Yogyakarta,”jelasnya. Kondisi ini, tentu berbanding terbalik dengan dana yang sudah mengucur untuk Papua.



Ali menduga kondisi tersebut lantaran tidak ada pengawasan penggunaan dana otsus secara serius. "Ini harus menjadi pekerjaan rumah bersama," kata dia.Sebab itu, apabila ada yang menilai program dana otsus itu gagal, sebaiknya dipertanyakan ke orang-orang Papua yang diberi wewenang penuh mengelola dana tersebut.

"Sehingga apabila itu gagal, maka yang patut disalahkan adalah orang Papua sendiri. Untuk itu saya pikir negara harus hadir untuk memberantasan penyalahgunaan anggaran yang secara masif di tanah Papua," ungkap dia.