John Wempi Wetipo: Dana Otsus Papua Dievaluasi Biar Nggak Bocor

Apalagi, akan ada Inpres terkait percepatan kebijakan pembangunan dan kesejahteraan Papua, karena itu semua elemen perlu duduk bersama, agar otsus lebih bagus. Apa yang diharapkan pemerintah pusat didukung daerah. Perlu dibuat forum dialog bersama, solidkan, dan jangan membuat kelompok sendiri kemudian datang ke Pusat dan bicara sesuai kepentingan sendiri-sendiri sehingga membingungkan para pengambil kebijakan negara.

Sementara itu, Bupati Jayapura Mathius Awoitauw menambahkan otsus memang perlu dievaluasi agar kebijakan di level provinsi ke kabupaten bisa seragam karena seringkali terjadi dualisme sehingga anggaran otsus tidak bisa dieksekusi di level kabupaten. Ini terjadi karena kabupaten sering tidak memiliki akses terhadap kebijakan otsus.

Salah satu indikatornya, indeks kesejahteraan di Papua, masih rendah yang menandakan otsus belum optimal menjawab kesejahteraan. Karena itu, ke depan perlu dibuat mekanisme yang jelas, siapa yang memutar dana Otsus, bagaimana evaluasi pengawasannya, dan dibicarakan baik-baik antara pusat dan pemerintah provinsi. "Kalau dibiarkan, tidak terkontrol, muncul inisiatif sendiri, harus dikendalikan," ucapnya.



Sebagai informasi, sejak 2001 Papua dan Papua Barat mendapatkan status daerah dengan otonomi khusus Papua melalui UU No 21/2001 dan Papua Barat melalui UU No 35/2008. Selain untuk mempercepat dan mengejar ketertinggalan pembangunan dari daerah-daerah lain, spirit penetapan status otsus adalah pemberian kewenangan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk merumuskan, menyusun, dan merancang strategi pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat atau orang asli Papua sehingga hak mereka terlindungi. Hampir dua dasawarsa sudah kebijakan status otsus diimplementasikan. Pemerintah pun menjamin, bahwa otsus tidak hilang hanya dilakukan evaluasi perbaikan agar benar-benar dirasakan oleh masyarakat Papua dan Papua Barat.