Hemat BBM, Pemerintah Terapkan WFH ASN dan Swasta Usai Lebaran
Sabtu, 21 Maret 2026 - 16:58 WIB
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan, kebijakan satu hari WFH tersebut memiliki potensi besar dalam mengurangi beban subsidi energi. Berdasarkan perhitungan awal, pembatasan mobilitas pekerja selama satu hari dalam seminggu diproyeksikan mampu menekan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) hingga sekitar 20%.
Meskipun bertujuan untuk penghematan, Purbaya menegaskan bahwa kebijakan ini hanya dibatasi satu hari agar tidak mengganggu kinerja birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, keseimbangan antara fleksibilitas dan produktivitas tetap menjadi prioritas utama agar roda ekonomi dan administrasi negara tetap berjalan optimal.
Baca Juga: Hemat BBM, Indonesia Kaji Penerapan WFA Imbas Gangguan Pasokan
Pemerintah juga memberikan pengecualian tegas bagi para pekerja yang berada di sektor pelayanan publik primer yang membutuhkan kehadiran fisik. Sektor-sektor seperti kesehatan, keamanan, dan layanan administratif langsung tetap akan beroperasi secara normal tanpa mengikuti skema kerja dari rumah tersebut.
Untuk sektor swasta, pemerintah bersifat memberikan imbauan agar dapat menyesuaikan kebijakan serupa sesuai dengan karakteristik perusahaan masing-masing. Langkah kolektif ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka pendek dalam menghadapi fluktuasi harga energi global yang kian dinamis.
Meskipun bertujuan untuk penghematan, Purbaya menegaskan bahwa kebijakan ini hanya dibatasi satu hari agar tidak mengganggu kinerja birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, keseimbangan antara fleksibilitas dan produktivitas tetap menjadi prioritas utama agar roda ekonomi dan administrasi negara tetap berjalan optimal.
Baca Juga: Hemat BBM, Indonesia Kaji Penerapan WFA Imbas Gangguan Pasokan
Pemerintah juga memberikan pengecualian tegas bagi para pekerja yang berada di sektor pelayanan publik primer yang membutuhkan kehadiran fisik. Sektor-sektor seperti kesehatan, keamanan, dan layanan administratif langsung tetap akan beroperasi secara normal tanpa mengikuti skema kerja dari rumah tersebut.
Untuk sektor swasta, pemerintah bersifat memberikan imbauan agar dapat menyesuaikan kebijakan serupa sesuai dengan karakteristik perusahaan masing-masing. Langkah kolektif ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka pendek dalam menghadapi fluktuasi harga energi global yang kian dinamis.
(nng)
Lihat Juga :