Kebijakan Layer Baru Cukai Rokok Dinilai Kontraproduktif

Direktur Eksekutif Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia (RUKKI), Mouhamad Bigwanto menegaskan, bahwa penegakan hukum harus menjadi prioritas utama. Ia menilai kebijakan tersebut berisiko menciptakan paradoks dalam tata kelola cukai.

"Ironisnya, pelanggaran justru berpotensi 'diganjar' insentif, bukan sanksi. Jika kebijakan ini tidak efektif dan rokok ilegal tetap marak, apakah solusinya menambah layer baru lagi?" ujarnya dalam keterangan resmi dikutip, Selasa (14/4/2026).

Menurutnya, momentum penindakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya dimanfaatkan pemerintah untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pengawasan cukai, termasuk menutup celah yang dimanfaatkan pelaku ilegal.

"Masalah rokok ilegal tidak bisa diselesaikan dengan memberi ruang bagi pelanggaran. Justru dibutuhkan keberanian untuk menegakkan hukum secara konsisten," tegasnya.