Orang Super Kaya Indonesia Diramal Melonjak Tercepat di Dunia, tapi Kelas Menengah Menyusut
Sabtu, 11 Juli 2026 - 19:59 WIB
Salah satu langkah yang ditempuh pemerintah adalah memperpanjang penyaluran bantuan pangan beras selama tiga bulan, yakni untuk periode Juli hingga September 2026. Program tersebut ditujukan untuk menjaga kebutuhan pangan masyarakat pada kelompok desil empat ke bawah sekaligus menopang daya beli rumah tangga.
"Jadi dengan berbagai program itu diharapkan kelas menengah ini juga bisa ketarik, dan yang desil empat ke bawah kita jaga kebutuhan mereka untuk pangan. Makanya kita luncurkan program tambahan yang beras ini kita lanjutkan tiga bulan," ujar Airlangga.
Selain bantuan sosial, pemerintah memperluas intervensi di sektor riil melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Skema pembiayaan tersebut memberikan akses kredit hingga Rp5 miliar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mendukung kepemilikan hunian maupun kegiatan usaha yang berkaitan dengan sektor perumahan.
Menurut Airlangga, tingginya minat masyarakat terhadap program tersebut mendorong pemerintah menaikkan plafon KUR Perumahan menjadi Rp50 triliun hingga akhir tahun anggaran. Pemerintah menilai sektor perumahan memiliki efek berganda yang besar terhadap perekonomian sekaligus berperan penting dalam menopang kesejahteraan kelompok menengah.
Di sisi lain, pemerintah tetap melanjutkan berbagai insentif fiskal untuk menjaga konsumsi domestik, di antaranya Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (PPh DTP), program belanja saat libur nasional, serta mempertahankan harga BBM Pertalite dan biodiesel pada tingkat subsidi.
"Jadi dengan berbagai program itu diharapkan kelas menengah ini juga bisa ketarik, dan yang desil empat ke bawah kita jaga kebutuhan mereka untuk pangan. Makanya kita luncurkan program tambahan yang beras ini kita lanjutkan tiga bulan," ujar Airlangga.
Selain bantuan sosial, pemerintah memperluas intervensi di sektor riil melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Skema pembiayaan tersebut memberikan akses kredit hingga Rp5 miliar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mendukung kepemilikan hunian maupun kegiatan usaha yang berkaitan dengan sektor perumahan.
Menurut Airlangga, tingginya minat masyarakat terhadap program tersebut mendorong pemerintah menaikkan plafon KUR Perumahan menjadi Rp50 triliun hingga akhir tahun anggaran. Pemerintah menilai sektor perumahan memiliki efek berganda yang besar terhadap perekonomian sekaligus berperan penting dalam menopang kesejahteraan kelompok menengah.
Di sisi lain, pemerintah tetap melanjutkan berbagai insentif fiskal untuk menjaga konsumsi domestik, di antaranya Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (PPh DTP), program belanja saat libur nasional, serta mempertahankan harga BBM Pertalite dan biodiesel pada tingkat subsidi.
Lihat Juga :