Produktivitas Kebun Sawit Sitaan Negara Menurun, Muncul Desakan Audit Total
Jum'at, 17 Juli 2026 - 18:21 WIB
Selain itu sejumlah aspek legalitas lahan juga masih belum selesai, mulai dari Izin Usaha Perkebunan (IUP), Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), persetujuan lingkungan, pelepasan kawasan hutan hingga Hak Guna Usaha (HGU).
Zainal juga mempertanyakan transparansi pemerintah terkait kondisi riil aset yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). "Ada angka penugasan 4,11 juta hektare. Yang perlu dijelaskan, apakah seluruh areal tersebut memang berupa kebun sawit atau hanya merupakan total kawasan yang diserahkan. Publik berhak mengetahui kondisi sebenarnya," ujarnya.
Baca Juga: Kepastian Status Lahan Kunci Sukses PT Agrinas Kelola 1,5 Juta Hektar Sawit
Menurut Zainal, salah satu persoalan paling mengkhawatirkan adalah indikasi penurunan produktivitas kebun secara signifikan setelah pengambilalihan. Ia mengutip pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR yang menyebut produktivitas kebun yang sebelumnya mencapai sekitar 18 ton tandan buah segar (TBS) per hektare per tahun turun menjadi hanya sekitar 6–6,5 ton per hektare.
"Secara matematis, penurunannya mencapai sekitar 64 sampai 67 persen. Ini harus ditelusuri penyebabnya, apakah akibat menurunnya kualitas kebun atau terdapat persoalan dalam pengelolaannya," katanya.
Zainal menegaskan, bahwa keberlangsungan pemupukan, pemanenan, dan pemeliharaan merupakan faktor utama dalam menjaga produktivitas perkebunan sawit. Apabila kegiatan tersebut terhenti, dampaknya memang tidak langsung terlihat, tetapi akan menurunkan hasil produksi dalam jangka menengah dan panjang.
Sementara itu Ia menilai laba bersih Rp27,9 miliar yang dilaporkan Agrinas Palma masih jauh dari potensi yang seharusnya dapat diperoleh apabila kebun sawit dikelola secara optimal. Dengan asumsi 730 ribu hektare lahan sawit menghasilkan keuntungan rata-rata Rp25 juta per hektare per tahun, potensi laba perusahaan diperkirakan dapat mencapai sekitar Rp18,25 triliun setiap tahun.
Zainal juga mempertanyakan transparansi pemerintah terkait kondisi riil aset yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). "Ada angka penugasan 4,11 juta hektare. Yang perlu dijelaskan, apakah seluruh areal tersebut memang berupa kebun sawit atau hanya merupakan total kawasan yang diserahkan. Publik berhak mengetahui kondisi sebenarnya," ujarnya.
Baca Juga: Kepastian Status Lahan Kunci Sukses PT Agrinas Kelola 1,5 Juta Hektar Sawit
Menurut Zainal, salah satu persoalan paling mengkhawatirkan adalah indikasi penurunan produktivitas kebun secara signifikan setelah pengambilalihan. Ia mengutip pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR yang menyebut produktivitas kebun yang sebelumnya mencapai sekitar 18 ton tandan buah segar (TBS) per hektare per tahun turun menjadi hanya sekitar 6–6,5 ton per hektare.
"Secara matematis, penurunannya mencapai sekitar 64 sampai 67 persen. Ini harus ditelusuri penyebabnya, apakah akibat menurunnya kualitas kebun atau terdapat persoalan dalam pengelolaannya," katanya.
Zainal menegaskan, bahwa keberlangsungan pemupukan, pemanenan, dan pemeliharaan merupakan faktor utama dalam menjaga produktivitas perkebunan sawit. Apabila kegiatan tersebut terhenti, dampaknya memang tidak langsung terlihat, tetapi akan menurunkan hasil produksi dalam jangka menengah dan panjang.
Sementara itu Ia menilai laba bersih Rp27,9 miliar yang dilaporkan Agrinas Palma masih jauh dari potensi yang seharusnya dapat diperoleh apabila kebun sawit dikelola secara optimal. Dengan asumsi 730 ribu hektare lahan sawit menghasilkan keuntungan rata-rata Rp25 juta per hektare per tahun, potensi laba perusahaan diperkirakan dapat mencapai sekitar Rp18,25 triliun setiap tahun.
Lihat Juga :