Purbaya: Stabilitas Sistem Keuangan Tetap Terjaga di Semester I 2026
Senin, 20 Juli 2026 - 20:54 WIB
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. FOTO/dok.SindoNews
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa selaku Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyatakan stabilitas sistem keuangan Indonesia tetap terjaga sepanjang Semester I 2026 meski perekonomian global masih dibayangi perlambatan, ketegangan geopolitik, dan tingginya volatilitas pasar keuangan. Kondisi tersebut didukung sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor jasa keuangan, dan sistem penjaminan simpanan.
"Di tengah tingginya ketidakpastian global, stabilitas sistem keuangan Indonesia pada Semester I 2026 tetap terjaga. Hal ini merupakan hasil sinergi yang kuat antara kebijakan fiskal, moneter, sektor jasa keuangan, dan sistem penjaminan simpanan yang terus kami perkuat melalui koordinasi di dalam KSSK," kata Purbaya dalam rapat tertutup KSSK bersama Komisi XI DPR pada Senin (20/7/2026).
Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp8.000 Triliun, Purbaya: Masih Aman
Purbaya menjelaskan, koordinasi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus diperkuat untuk menjaga stabilitas sekaligus mendukung momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut dia, KSSK menilai kondisi ekonomi domestik masih berada pada jalur yang baik meski dihadapkan pada berbagai tantangan eksternal.
Dari sisi fiskal, lanjutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap menjalankan fungsi sebagai shock absorber dalam menjaga stabilitas ekonomi. Hingga Semester I 2026, pendapatan negara tercatat tumbuh 21,4% secara tahunan (year on year/yoy), sedangkan belanja negara meningkat 17,8% (yoy). Di saat yang sama, keseimbangan primer masih mencatat surplus dan defisit APBN diproyeksikan tetap terkendali di level 2,85% terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga akhir tahun.
Pemerintah juga mengoptimalkan berbagai kebijakan fiskal untuk memperkuat ketahanan ekonomi, antara lain melalui penempatan uang negara di bank umum sesuai kondisi likuiditas pasar, menjaga stabilitas harga BBM dan pangan, serta memberikan berbagai stimulus bagi dunia usaha. Paket tersebut meliputi diskon transportasi, insentif impor LPG dan plastik, relaksasi iuran JKK dan JKM, dukungan bagi sektor pariwisata dan industri padat karya, serta program magang dan vokasi.
"Di tengah tingginya ketidakpastian global, stabilitas sistem keuangan Indonesia pada Semester I 2026 tetap terjaga. Hal ini merupakan hasil sinergi yang kuat antara kebijakan fiskal, moneter, sektor jasa keuangan, dan sistem penjaminan simpanan yang terus kami perkuat melalui koordinasi di dalam KSSK," kata Purbaya dalam rapat tertutup KSSK bersama Komisi XI DPR pada Senin (20/7/2026).
Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp8.000 Triliun, Purbaya: Masih Aman
Purbaya menjelaskan, koordinasi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus diperkuat untuk menjaga stabilitas sekaligus mendukung momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut dia, KSSK menilai kondisi ekonomi domestik masih berada pada jalur yang baik meski dihadapkan pada berbagai tantangan eksternal.
Dari sisi fiskal, lanjutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap menjalankan fungsi sebagai shock absorber dalam menjaga stabilitas ekonomi. Hingga Semester I 2026, pendapatan negara tercatat tumbuh 21,4% secara tahunan (year on year/yoy), sedangkan belanja negara meningkat 17,8% (yoy). Di saat yang sama, keseimbangan primer masih mencatat surplus dan defisit APBN diproyeksikan tetap terkendali di level 2,85% terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga akhir tahun.
Pemerintah juga mengoptimalkan berbagai kebijakan fiskal untuk memperkuat ketahanan ekonomi, antara lain melalui penempatan uang negara di bank umum sesuai kondisi likuiditas pasar, menjaga stabilitas harga BBM dan pangan, serta memberikan berbagai stimulus bagi dunia usaha. Paket tersebut meliputi diskon transportasi, insentif impor LPG dan plastik, relaksasi iuran JKK dan JKM, dukungan bagi sektor pariwisata dan industri padat karya, serta program magang dan vokasi.
Lihat Juga :