Pemerintah Tingkatkan Konektivitas Jalan di Perbatasan
Selasa, 06 Oktober 2020 - 23:18 WIB
Pembangunan jalan di perbatasan tertap dilanjutkan. Foto/Ilustrasi
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga melanjutkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di kawasan perbatasan di Provinsi Kalimantan, Papua, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di Provinsi Kalimantan, Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga secara bertahap terus membangun jalan paralel perbatasan Indonesia-Malaysia sepanjang 1.910,11 Km yang berada di tiga provinsi yakni Provinsi Kalimantan Barat sepanjang 811,32 Km, Kaltim sepanjang 412,59 Km, dan Kaltara sepanjang 770,25 Km.
Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono mengatakan, pemerintah terus membangun dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa, membuka keterisolasian daerah terpencil, mengurangi biaya kemahalan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
"Jaringan jalan perbatasan merupakan infrastruktur yang bernilai strategis bagi NKRI dengan fungsi sebagai pertahanan dan keamanan negara dan mendukung pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan," kata Menteri Basuki di Jakarta, Selasa (6/10/2020).
Pada tahun 2020, peningkatan jaringan jalan perbatasan di Kalimantan dilaksanakan sepanjang 548,49 Km yang meliputi beberapa paket pekerjaan diantaranya rekonstruksi jalan, pelebaran, rehabilitasi, pemeliharaan rutin, dan penggantian jembatan. Di Provinsi Kalbar dilaksanakan 12 paket pekerjaan sepanjang 497,43 Km diantaranya pembangunan Jalan Temajuk-Aruk sepanjang 5,80 Km dengan biaya Rp 35 miliar (MYC) dan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan ruas Entikong-Rasau-Nanga Badau sepanjang 204,53 Km.
Selanjutnya di Provinsi Kaltim dilaksanakan sebanyak enam paket pekerjaan sepanjang 33,46 Km diantaranya pembangunan Jalan Tiong Ohang-Lonh Pahangai 3 sepanjang 4 Km dengan anggaran Rp23,8 miliar. Di Provinsi Kaltara dikerjakan 10 paket kegiatan sepanjang 18 Km yang terdiri dari lima paket pembangunan Jalan Pararel Perbatasan seperti pembangunan Jalan Long Boh- Metualang-Long Nawang sepanjang 3,5 Km dengan anggaran Rp35 miliar (MYC) dan 5 paket pembangunan Jalan Akses Perbatasan seperti pembangunan Jalan Long Semawu-Long Bawan sepanjang 2 Km dengan biaya Rp31,75 miliar (MYC).
"Pembangunan jalan perbatasan di Kalimantan saya kira hampir tembus semua tinggal di Kalimantan Utara yang belum tembus ada 84 Km. Di Kalimantan Timur sudah tembus semua sepanjang 412,59 Km dan Kalimantan Barat tembus semua 811,32 Km. Mudah-mudahan 2 tahun kedepan ini dapat tembus semua dari Kalimantan Barat, Kalimantan Utara sampai Kalimantan Timur," tutur Menteri Basuki.
Untuk jalan perbatasan di NTT atau provinsi yang berbatasan dengan Timor Leste telah tembus seluruhnya sepanjang 179,99 Km. Ruas jalan perbatasan ini dikenal dengan istilah Sabuk Merah Sektor Timur dari Kabupaten Belu hingga Kabupaten Malaka.
Dari 179,99 kilometer tersebut yang sudah tertangani (aspal) hingga ditahun 2019 sepanjang 145,17 kilometer. Sedangkan di tahun 2020 direncanakan jalan yang sudah aspal akan bertambah dan sedang dikerjakan menjadi sepanjang 164,57 kilometer, sehingga sisanya akan dituntaskan pada tahun 2021 mendatang.
Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono mengatakan, pemerintah terus membangun dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa, membuka keterisolasian daerah terpencil, mengurangi biaya kemahalan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
"Jaringan jalan perbatasan merupakan infrastruktur yang bernilai strategis bagi NKRI dengan fungsi sebagai pertahanan dan keamanan negara dan mendukung pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan," kata Menteri Basuki di Jakarta, Selasa (6/10/2020).
Pada tahun 2020, peningkatan jaringan jalan perbatasan di Kalimantan dilaksanakan sepanjang 548,49 Km yang meliputi beberapa paket pekerjaan diantaranya rekonstruksi jalan, pelebaran, rehabilitasi, pemeliharaan rutin, dan penggantian jembatan. Di Provinsi Kalbar dilaksanakan 12 paket pekerjaan sepanjang 497,43 Km diantaranya pembangunan Jalan Temajuk-Aruk sepanjang 5,80 Km dengan biaya Rp 35 miliar (MYC) dan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan ruas Entikong-Rasau-Nanga Badau sepanjang 204,53 Km.
Selanjutnya di Provinsi Kaltim dilaksanakan sebanyak enam paket pekerjaan sepanjang 33,46 Km diantaranya pembangunan Jalan Tiong Ohang-Lonh Pahangai 3 sepanjang 4 Km dengan anggaran Rp23,8 miliar. Di Provinsi Kaltara dikerjakan 10 paket kegiatan sepanjang 18 Km yang terdiri dari lima paket pembangunan Jalan Pararel Perbatasan seperti pembangunan Jalan Long Boh- Metualang-Long Nawang sepanjang 3,5 Km dengan anggaran Rp35 miliar (MYC) dan 5 paket pembangunan Jalan Akses Perbatasan seperti pembangunan Jalan Long Semawu-Long Bawan sepanjang 2 Km dengan biaya Rp31,75 miliar (MYC).
"Pembangunan jalan perbatasan di Kalimantan saya kira hampir tembus semua tinggal di Kalimantan Utara yang belum tembus ada 84 Km. Di Kalimantan Timur sudah tembus semua sepanjang 412,59 Km dan Kalimantan Barat tembus semua 811,32 Km. Mudah-mudahan 2 tahun kedepan ini dapat tembus semua dari Kalimantan Barat, Kalimantan Utara sampai Kalimantan Timur," tutur Menteri Basuki.
Untuk jalan perbatasan di NTT atau provinsi yang berbatasan dengan Timor Leste telah tembus seluruhnya sepanjang 179,99 Km. Ruas jalan perbatasan ini dikenal dengan istilah Sabuk Merah Sektor Timur dari Kabupaten Belu hingga Kabupaten Malaka.
Dari 179,99 kilometer tersebut yang sudah tertangani (aspal) hingga ditahun 2019 sepanjang 145,17 kilometer. Sedangkan di tahun 2020 direncanakan jalan yang sudah aspal akan bertambah dan sedang dikerjakan menjadi sepanjang 164,57 kilometer, sehingga sisanya akan dituntaskan pada tahun 2021 mendatang.
tulis komentar anda