Utang Luar Negeri Membengkak, Tapi Pengelolaannya Tak Maksimal
Kamis, 22 Oktober 2020 - 13:40 WIB
Utang luar negeri terus meningkat sementara pengelolaannya dinilai belum maksimal. Foto/Ilustrasi
JAKARTA - Utang luar negeri Indonesia setiap tahun semakin menumpuk. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) , hingga Agustus 2020 utang luar negeri sudah mencapai USD413,4 miliar, atau sekitar Rp6.074 triliun.
Dalam hal ini, pemerintah diminta agar dapat mengelola utang dengan baik. Hal itu diperlukan agar utang yang ada bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
(Baca Juga: Waspada! , Utang Luar Negeri Bengkak Jadi Rp6.100 T Bisa Ganggu Sektor Keuangan)
Ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menilai pemerintah saat ini sedang berusaha untuk menata utang dengan baik namun belum maksimal. Sebab, banyak program-program pemerintah yang dibiayai utang tersebut saling tumpang tindih.
"Pengelolaan utang kurang maksimal karena utang yang digunakan banyak membiayai program yang tumpang tindih," katanya dalam Market Review IDX Channel, Kamis (22/10/2020).
(Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Nomor 7 Terbesar di Dunia) Ia mencontohkan, misalnya saja dalam program kemiskinan dimana dalam hal ini banyak lembaga atau institusi yang memiliki program yang sama.
"Banyak intitusi pemerintah yang memiliki program yang sama untuk menyasar sesuatu yang sama di daerah yang sama. Duplikasi program ini merupakan pemborosan," tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan rasio utang Indonesia masih lebih baik dibandingkan beberapa negara lainnya. Rasio utang Indonesia saat ini sekitar 38,5% dari produk domestik bruto (PDB).
(Baca Juga: Utang Luar Negeri Membengkak, Awas Tekanan Hebat ke Nilai Tukar Rupiah)
Menkeu juga mengingatkan bahwa utang Indonesia masih lebih rendah dibandingkan Jepang, Italia dan Amerika Serikat (AS) yang kenaikannya sudah mencapai 100% terhadap PDB. Utang Indonesia pun diklaim lebih terkendali dibandingkan China yang kenaikanya sudah 60%. Sementara, lanjut dia, Jepang rasio utangnya tembus 266,2% dari PDB, Jerman 73% dari PDB dan Thailand 50,4%.
Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu menekankan tingkat utang publik Indonesia pun tetap terjaga dan rendah. Hal ini seiring adanya pemulihan ekonomi yang sudah terlihat nantinya pada akhir tahun 2020.
Dalam hal ini, pemerintah diminta agar dapat mengelola utang dengan baik. Hal itu diperlukan agar utang yang ada bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
(Baca Juga: Waspada! , Utang Luar Negeri Bengkak Jadi Rp6.100 T Bisa Ganggu Sektor Keuangan)
Ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menilai pemerintah saat ini sedang berusaha untuk menata utang dengan baik namun belum maksimal. Sebab, banyak program-program pemerintah yang dibiayai utang tersebut saling tumpang tindih.
"Pengelolaan utang kurang maksimal karena utang yang digunakan banyak membiayai program yang tumpang tindih," katanya dalam Market Review IDX Channel, Kamis (22/10/2020).
(Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Nomor 7 Terbesar di Dunia) Ia mencontohkan, misalnya saja dalam program kemiskinan dimana dalam hal ini banyak lembaga atau institusi yang memiliki program yang sama.
"Banyak intitusi pemerintah yang memiliki program yang sama untuk menyasar sesuatu yang sama di daerah yang sama. Duplikasi program ini merupakan pemborosan," tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan rasio utang Indonesia masih lebih baik dibandingkan beberapa negara lainnya. Rasio utang Indonesia saat ini sekitar 38,5% dari produk domestik bruto (PDB).
(Baca Juga: Utang Luar Negeri Membengkak, Awas Tekanan Hebat ke Nilai Tukar Rupiah)
Menkeu juga mengingatkan bahwa utang Indonesia masih lebih rendah dibandingkan Jepang, Italia dan Amerika Serikat (AS) yang kenaikannya sudah mencapai 100% terhadap PDB. Utang Indonesia pun diklaim lebih terkendali dibandingkan China yang kenaikanya sudah 60%. Sementara, lanjut dia, Jepang rasio utangnya tembus 266,2% dari PDB, Jerman 73% dari PDB dan Thailand 50,4%.
Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu menekankan tingkat utang publik Indonesia pun tetap terjaga dan rendah. Hal ini seiring adanya pemulihan ekonomi yang sudah terlihat nantinya pada akhir tahun 2020.
(fai)
Lihat Juga :
tulis komentar anda