Saat Bank Syariah BUMN Dilebur, DPR Kasih 2 Catatan Penting
Senin, 26 Oktober 2020 - 15:40 WIB
Langkah pemerintah melebur tiga bank syariah BUMN (Badan Usaha Milik Negara) meninggalkan beberapa catatan dan harapan yang disampaikan oleh DPR. Foto/Dok
JAKARTA - Langkah pemerintah melebur tiga bank syariah BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yakni PT Bank BRISyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah meninggalkan beberapa catatan dan harapan. Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menyampaikan, ada harapan agar tata kelola, kinerja, dan efisiensi bank syariah hasil merger bisa meningkat signifikan nantinya.
Namun seiring hal itu dua hal penting yang dibutuhkan untuk mewujudkan harapan itu, yakni tata kelola baik dan SDM berintegritas. “Merger memperkuat posisi bank syariah dalam percaturan regional. Mudah-mudahan efisiensi, tata kelola dan kinerjanya bisa naik secara signifikan. Bila tidak memiliki SDM yang berintegritas tinggi dan tata kelola yang baik, tetap bermasalah,” ujar Hendrawan di Jakarta, Senin (26/10/2020).
(Baca Juga: Berkah Merger 3 Bank Syariah, Perkuat Industri Keuangan dan Dorong Kemaslahatan )
Menurut Hendrawan, bank syariah hasil merger harus fokus menggarap segmen pasar yang lebih khusus. “Segmennya bisa lebih khusus, misal klaster industri dengan basis modal sosial, religi, atau adat tertentu yang kompatibel dengan prinsip-prinsip syariah. Yang penting jangan melayani ‘bandit-bandit’ keuangan yang bertujuan memacetkan uang dari bank,” ujarnya.
Sementara Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun menyebut, bank syariah hasil merger dapat fokus dalam mengembangkan UKM dan masyarakat ekonomi kelas menengah. Dia yakin bank syariah hasil merger bisa menjadi penggerak utama perekonomian dua kelompok ini.
Di sisi lain, operasional bank syariah hasil merger harus dijaga agar benar-benar menerapkan metode sesuai aturan Islam dalam menghimpun pendanaan dan menyalurkan pembiayaan.
"Apalagi Indonesia telah dikenal sebagai penduduk dengan mayoritas menganut agama Islam, yang seharusnya dapat menjadi rujukan internasional dalam penerapan ekonomi syariah khususnya dalam sektor perbankan,” tulis Misbakhun.
(Baca Juga: Merger Bank Syariah BUMN, Erick Thohir: Ini Adalah Amanah )
Misi pemerintah menjadikan Indonesia sebagai produsen halal terbesar di dunia sempat ditegaskan Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada Sabtu (24/10) lalu. Menurut Wapres, potensi Indonesia menjadi produsen produk halal begitu besar. Potensi tersebut harus dimaksimalkan dengan kolaborasi berbagai pihak untuk memajukan industri halal.
Namun seiring hal itu dua hal penting yang dibutuhkan untuk mewujudkan harapan itu, yakni tata kelola baik dan SDM berintegritas. “Merger memperkuat posisi bank syariah dalam percaturan regional. Mudah-mudahan efisiensi, tata kelola dan kinerjanya bisa naik secara signifikan. Bila tidak memiliki SDM yang berintegritas tinggi dan tata kelola yang baik, tetap bermasalah,” ujar Hendrawan di Jakarta, Senin (26/10/2020).
(Baca Juga: Berkah Merger 3 Bank Syariah, Perkuat Industri Keuangan dan Dorong Kemaslahatan )
Menurut Hendrawan, bank syariah hasil merger harus fokus menggarap segmen pasar yang lebih khusus. “Segmennya bisa lebih khusus, misal klaster industri dengan basis modal sosial, religi, atau adat tertentu yang kompatibel dengan prinsip-prinsip syariah. Yang penting jangan melayani ‘bandit-bandit’ keuangan yang bertujuan memacetkan uang dari bank,” ujarnya.
Sementara Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun menyebut, bank syariah hasil merger dapat fokus dalam mengembangkan UKM dan masyarakat ekonomi kelas menengah. Dia yakin bank syariah hasil merger bisa menjadi penggerak utama perekonomian dua kelompok ini.
Di sisi lain, operasional bank syariah hasil merger harus dijaga agar benar-benar menerapkan metode sesuai aturan Islam dalam menghimpun pendanaan dan menyalurkan pembiayaan.
"Apalagi Indonesia telah dikenal sebagai penduduk dengan mayoritas menganut agama Islam, yang seharusnya dapat menjadi rujukan internasional dalam penerapan ekonomi syariah khususnya dalam sektor perbankan,” tulis Misbakhun.
(Baca Juga: Merger Bank Syariah BUMN, Erick Thohir: Ini Adalah Amanah )
Misi pemerintah menjadikan Indonesia sebagai produsen halal terbesar di dunia sempat ditegaskan Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada Sabtu (24/10) lalu. Menurut Wapres, potensi Indonesia menjadi produsen produk halal begitu besar. Potensi tersebut harus dimaksimalkan dengan kolaborasi berbagai pihak untuk memajukan industri halal.
tulis komentar anda