Setahun Jokowi-Ma’ruf, Hilirisasi Industri Diklaim Semakin Optimal
Selasa, 27 Oktober 2020 - 00:11 WIB
Menperin menegaskan, pihaknya terus mendorong hilirisasi industri agar tetap berjalan dengan baik, karena selama ini aktivitas tersebut dinilai mampu memberikan dampak yang luas bagi perekonomian nasional. Foto/Dok
JAKARTA - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin sudah berjalan setahun. Berbagai kebijakan strategis telah dikeluarkan dalam upaya pengembangan sektor industri di tanah air yang lebih mandiri dan berdaya saing.
“Sesuai arahan Bapak Presiden, kami tetap fokus dengan sejumlah program prioritas, antara lain melaksanakan kebijakan hilirisasi , pendidikan dan pelatihan vokasi, serta memacu sektor industri kecil menengah (IKM),” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Senin (26/10/2020).
(Baca Juga: Hilirisasi Batu Bara Lamban, Jokowi Pecut Jajarannya Cari Solusi )
Menperin menegaskan, pihaknya terus mendorong hilirisasi industri agar tetap berjalan dengan baik, karena selama ini aktivitas tersebut dinilai mampu memberikan dampak yang luas bagi perekonomian nasional. Efek positif itu di antaranya penerimaan devisa dari ekspor dan penyerapan tenaga kerja.
"Kami bertekad mengoptimalkan terhadap peningkatan nilai tambah bahan baku dalam negeri, supaya dimanfaatkan sebanyak-banyaknya di Indonesia dan bisa dinikmati oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, hilirisasi industri juga dinilai dapat menjaga kekuatan perekonomian nasional agar tidak mudah terombang-ambing di tengah fluktuasi harga komoditas.
“Oleh karena itu, sektor industri pengolahan di dalam negeri harus perlu dipacu pertumbuhan dan pengembangannya karena berperan penting meningkatkan nilai ekonomi dari sumber daya alam kita untuk dibuat sebagai barang setengah jadi hingga produk jadi,” paparnya.
Agus menyampaikan, hilirisasi perlu ditopang dengan penggunaan teknologi baru, termasuk penerapan era industri 4.0 untuk menggenjot produktivitasnya secara lebih efisien. “Kita semua punya pandangan yang sama mengenai pentingnya inovasi. Pandangan hilirisasi harus didorong di Indonesia. Ini menjadi salah satu program utama dari pemerintah,” imbuhnya.
(Baca Juga: Minta Roadmap Hilirisasi Batu Bara Dipercepat, Jokowi: Perjelas Strategi Besarnya )
“Sesuai arahan Bapak Presiden, kami tetap fokus dengan sejumlah program prioritas, antara lain melaksanakan kebijakan hilirisasi , pendidikan dan pelatihan vokasi, serta memacu sektor industri kecil menengah (IKM),” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Senin (26/10/2020).
(Baca Juga: Hilirisasi Batu Bara Lamban, Jokowi Pecut Jajarannya Cari Solusi )
Menperin menegaskan, pihaknya terus mendorong hilirisasi industri agar tetap berjalan dengan baik, karena selama ini aktivitas tersebut dinilai mampu memberikan dampak yang luas bagi perekonomian nasional. Efek positif itu di antaranya penerimaan devisa dari ekspor dan penyerapan tenaga kerja.
"Kami bertekad mengoptimalkan terhadap peningkatan nilai tambah bahan baku dalam negeri, supaya dimanfaatkan sebanyak-banyaknya di Indonesia dan bisa dinikmati oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, hilirisasi industri juga dinilai dapat menjaga kekuatan perekonomian nasional agar tidak mudah terombang-ambing di tengah fluktuasi harga komoditas.
“Oleh karena itu, sektor industri pengolahan di dalam negeri harus perlu dipacu pertumbuhan dan pengembangannya karena berperan penting meningkatkan nilai ekonomi dari sumber daya alam kita untuk dibuat sebagai barang setengah jadi hingga produk jadi,” paparnya.
Agus menyampaikan, hilirisasi perlu ditopang dengan penggunaan teknologi baru, termasuk penerapan era industri 4.0 untuk menggenjot produktivitasnya secara lebih efisien. “Kita semua punya pandangan yang sama mengenai pentingnya inovasi. Pandangan hilirisasi harus didorong di Indonesia. Ini menjadi salah satu program utama dari pemerintah,” imbuhnya.
(Baca Juga: Minta Roadmap Hilirisasi Batu Bara Dipercepat, Jokowi: Perjelas Strategi Besarnya )
Lihat Juga :
tulis komentar anda