Alami Resesi, Pengusaha: Mau Resesi atau Covid, Pemerintah Jaga Kedamaian Politik Tidak?
Kamis, 05 November 2020 - 13:20 WIB
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Menyikapi resesi yang dialami Indonesia, Ketua Koordinator Gas Industri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Ahmad Wijaya mengatakan, dampaknya besar bagi pengusaha dan sektor bisnis. ( Baca juga:Akankah Resesi Berlanjut ke Depresi Ekonomi? Ini Kata Ekonom )
Menurutnya, pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak bisa dihindari. Dia menegaskan, PHK akan berlanjut bila stimulus ekonomi bagi sektor manufaktur tidak berjalan secara maksimal.
PHK itu sudah otomatis kalau memang kita tidak mendapat dukungan stimulus yang betul-betul membantu proses manufaktur. Itu nanti otomatis para pengusaha juga tahu, sejak Covid-19 hingga saat ini kita sepakat dengan buruh, mana yang perlu dikerjakan. Apa yang sudah kita sepakati, itu yang kita jalani," kata dia saat dihubungi, Jakarta, Kamis (5/11/2020).
Ahmad menilai, dalam kondisi saat ini ketegasan pemerintah untuk memberikan stimulus bagi korporasi sangat penting. Tanpa stimulus tersebut, korporasi sangat tergantung pada modal mandiri yang dinilai cukup terbatas.
Masalahnya, cash flow sudah tergerus sejak Maret dan terus terpaksa menanggung kerugian sampai saat ini. Terlebih, demand pasar yang masih lemah.
"Ke depan pemerintah juga harus siapkan, para pengusaha kan mengharapkan bahwa stimulus yang sudah diberikan bisa dijalankan tanpa ada birokrasi. Contoh subsidi energi yang diberikan di PLN, subsidi gas, kemudian, subsidi bunga," kata dia.
Relaksasi bagi perusahaan berada di pundak pemerintah. Pasalny, pemerintah yang memutuskan untuk bisa memberikan keselamatan dan kenyamanan buat para pengusaha untuk terus menggenjot kinerja bisnis tanpa ada sebuah hambatan. ( Baca juga:Mau Jadi Sopir Presiden Amerika Serikat? Ini Syaratnya )
"Hal yang paling penting adalah mau itu resesi atau Covid-19, yang masih menjadi pertanyaan, pemerintah menjaga kedamaian politik tidak? Kalau ini tidak dijaga maka ini berpengaruh pada pengusaha, dengan begitu konsumsi juga akan terganggu," ujar Ahmad.
Menurutnya, pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak bisa dihindari. Dia menegaskan, PHK akan berlanjut bila stimulus ekonomi bagi sektor manufaktur tidak berjalan secara maksimal.
PHK itu sudah otomatis kalau memang kita tidak mendapat dukungan stimulus yang betul-betul membantu proses manufaktur. Itu nanti otomatis para pengusaha juga tahu, sejak Covid-19 hingga saat ini kita sepakat dengan buruh, mana yang perlu dikerjakan. Apa yang sudah kita sepakati, itu yang kita jalani," kata dia saat dihubungi, Jakarta, Kamis (5/11/2020).
Ahmad menilai, dalam kondisi saat ini ketegasan pemerintah untuk memberikan stimulus bagi korporasi sangat penting. Tanpa stimulus tersebut, korporasi sangat tergantung pada modal mandiri yang dinilai cukup terbatas.
Masalahnya, cash flow sudah tergerus sejak Maret dan terus terpaksa menanggung kerugian sampai saat ini. Terlebih, demand pasar yang masih lemah.
"Ke depan pemerintah juga harus siapkan, para pengusaha kan mengharapkan bahwa stimulus yang sudah diberikan bisa dijalankan tanpa ada birokrasi. Contoh subsidi energi yang diberikan di PLN, subsidi gas, kemudian, subsidi bunga," kata dia.
Relaksasi bagi perusahaan berada di pundak pemerintah. Pasalny, pemerintah yang memutuskan untuk bisa memberikan keselamatan dan kenyamanan buat para pengusaha untuk terus menggenjot kinerja bisnis tanpa ada sebuah hambatan. ( Baca juga:Mau Jadi Sopir Presiden Amerika Serikat? Ini Syaratnya )
"Hal yang paling penting adalah mau itu resesi atau Covid-19, yang masih menjadi pertanyaan, pemerintah menjaga kedamaian politik tidak? Kalau ini tidak dijaga maka ini berpengaruh pada pengusaha, dengan begitu konsumsi juga akan terganggu," ujar Ahmad.
(uka)
tulis komentar anda