Potensi Investasi Global 2021 hanya USD1 Triliun, Daya Saing Indonesia Diuji
Sabtu, 14 November 2020 - 16:42 WIB
Menurutnya, langkah Indonesia akan semakin diuji karena beberapa negara lain mulai berbenah. Beberapa negara maju maupun berkembang mulai menjanjikan berbagai kemudahan insentif. "Untuk menarik FDI cukup kerja keras karena kompetitor kita negara maju dan berkembang dan setiap negara menjanjikan berbagai kemudahan, insentif," ucapnya.
Oleh karena itu lanjut Yuliot, Indonesia juga perlu melakukan perbaikan agar kebagian kue investasi global ini. Adapun beberapa hal yang harus diperbaiki oleh pemerintah adalah mulai dari Incremental capital-output ratio (ICOR) atau daya saing.
Sebagai gambaran, daya saing Indonesia berada di level 6,6 di tahun 2018 atau lebih tinggi dibandingkan negara tetangga seperti Thailand di level 4,5, Malaysia di level 4,5, Vietnam di level 4,6, dan Filipina di level 3,7.
"Dibandingkan negara ASEAN lain kita relatif kurang kompetitif. Kemudian EoDB (kemudahan untuk berusaha) kita stagnan di peringkat 73. Pemerintah terus melakukan perbaikan dilakukan termasuk Omnibus Law, ini terkait perbaikan di Indonesia," tegas Yuliot.
Selain itu, sambung dia, pemerintah juga perlu untuk terus memperbaiki beberapa indikator lainnya. Misalnya saja terkait mahalnya harga tanah, upah minimum hingga tarif listrik di dalam negeri. Karena hal-hal tersebutlah yang selama ini menjadi penghambat investasi untuk masuk ke dalam negeri.
Oleh karena itu lanjut Yuliot, Indonesia juga perlu melakukan perbaikan agar kebagian kue investasi global ini. Adapun beberapa hal yang harus diperbaiki oleh pemerintah adalah mulai dari Incremental capital-output ratio (ICOR) atau daya saing.
Sebagai gambaran, daya saing Indonesia berada di level 6,6 di tahun 2018 atau lebih tinggi dibandingkan negara tetangga seperti Thailand di level 4,5, Malaysia di level 4,5, Vietnam di level 4,6, dan Filipina di level 3,7.
"Dibandingkan negara ASEAN lain kita relatif kurang kompetitif. Kemudian EoDB (kemudahan untuk berusaha) kita stagnan di peringkat 73. Pemerintah terus melakukan perbaikan dilakukan termasuk Omnibus Law, ini terkait perbaikan di Indonesia," tegas Yuliot.
Selain itu, sambung dia, pemerintah juga perlu untuk terus memperbaiki beberapa indikator lainnya. Misalnya saja terkait mahalnya harga tanah, upah minimum hingga tarif listrik di dalam negeri. Karena hal-hal tersebutlah yang selama ini menjadi penghambat investasi untuk masuk ke dalam negeri.
Lihat Juga :