Cegah Anak Buah Selewengkan Duit Rp149,6 Triliun, Menteri Basuki Gandeng KPK
Rabu, 25 November 2020 - 06:06 WIB
Dia juga menjelaskan bahwa, KPK telah siap untuk membantu hal tersebut. Kemudian, Kementerian PUPR telah memiliki Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) di 34 provinsi menggantikan Unit Layanan Pengadaan (ULP). "Jadi ini untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme pengadaan barang dan jasa," ungkap dia.
Menurut dia, dalam kegiatan itu ada perwakilan KPK. Pihaknya telah membuat surat perjanjian kerjasama atau memorandum of understanding (MoU) dengan KPK sebagai tindak lanjutnya.
(Baca juga: Hebat! Provinsi Banten Peringkat Atas Pencegahan Korupsi )
"Kami tidak berpretensi bahwa kami ini malaikat, ada 800 lebih satker, ada hampir 3.000 pokja. Maka itu saya kira pasti atau mungkin ada yang ingin berbuat yang tidak diinginkan," jelas dia.
Menurut dia, dalam kegiatan itu ada perwakilan KPK. Pihaknya telah membuat surat perjanjian kerjasama atau memorandum of understanding (MoU) dengan KPK sebagai tindak lanjutnya.
(Baca juga: Hebat! Provinsi Banten Peringkat Atas Pencegahan Korupsi )
"Kami tidak berpretensi bahwa kami ini malaikat, ada 800 lebih satker, ada hampir 3.000 pokja. Maka itu saya kira pasti atau mungkin ada yang ingin berbuat yang tidak diinginkan," jelas dia.
(ind)
Lihat Juga :