Cegah Anak Buah Selewengkan Duit Rp149,6 Triliun, Menteri Basuki Gandeng KPK
Rabu, 25 November 2020 - 06:06 WIB
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Foto/Dok SINDO
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat 10 kementerian lembaga dengan anggaran terbesar di 2021. Tertinggi adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat (PUPR) dengan jumlah Rp149,6 triliun.
Terkait hal itu Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meminta bantuan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) . Hal ini agar penggunaan uang negara di bidang infrastruktur, khususnya di Kementerian PUPR bisa terhindar dari tindak penyelewengan.
"Kami juga tadi sudah komunikasi di Banten dengan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata untuk memantau aktivitas pengadaan barang dan jasa," ujar dia dalam acara Indonesia Infrastucture Week secara virtual, Selasa (24/11/2020).
( )
Dia juga menjelaskan bahwa, KPK telah siap untuk membantu hal tersebut. Kemudian, Kementerian PUPR telah memiliki Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) di 34 provinsi menggantikan Unit Layanan Pengadaan (ULP). "Jadi ini untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme pengadaan barang dan jasa," ungkap dia.
Menurut dia, dalam kegiatan itu ada perwakilan KPK. Pihaknya telah membuat surat perjanjian kerjasama atau memorandum of understanding (MoU) dengan KPK sebagai tindak lanjutnya.
( )
"Kami tidak berpretensi bahwa kami ini malaikat, ada 800 lebih satker, ada hampir 3.000 pokja. Maka itu saya kira pasti atau mungkin ada yang ingin berbuat yang tidak diinginkan," jelas dia.
Terkait hal itu Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meminta bantuan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) . Hal ini agar penggunaan uang negara di bidang infrastruktur, khususnya di Kementerian PUPR bisa terhindar dari tindak penyelewengan.
"Kami juga tadi sudah komunikasi di Banten dengan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata untuk memantau aktivitas pengadaan barang dan jasa," ujar dia dalam acara Indonesia Infrastucture Week secara virtual, Selasa (24/11/2020).
( )
Dia juga menjelaskan bahwa, KPK telah siap untuk membantu hal tersebut. Kemudian, Kementerian PUPR telah memiliki Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) di 34 provinsi menggantikan Unit Layanan Pengadaan (ULP). "Jadi ini untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme pengadaan barang dan jasa," ungkap dia.
Menurut dia, dalam kegiatan itu ada perwakilan KPK. Pihaknya telah membuat surat perjanjian kerjasama atau memorandum of understanding (MoU) dengan KPK sebagai tindak lanjutnya.
( )
"Kami tidak berpretensi bahwa kami ini malaikat, ada 800 lebih satker, ada hampir 3.000 pokja. Maka itu saya kira pasti atau mungkin ada yang ingin berbuat yang tidak diinginkan," jelas dia.
(ind)
Lihat Juga :
tulis komentar anda