Hotel dan Pariwisata Sepi, PHRI Minta PSBB Tak Ada Lagi
Kamis, 26 November 2020 - 13:56 WIB
PHRI berharap PSBB tak diberlakukan lagi agar tingkat hunian hotel dan sektor pariwisata menggeliat kembali. Foto/Ilustrasi
JAKARTA - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) membeberkan harapannya terhadap pemerintah agar permintaan sektor pariwisata bisa kembali. Sektor pariwisata diyakini akan membaik jika masyarakat yakin bahwa penanganan Covid-19 berjalan dengan baik dan terjamin keamanannya.
"Demand akan meningkat jika ada keyakinan dari masyarakat bahwa pandemi bisa terkendali. Banyak orang berharap pada vaksin tetapi bagaimana keyakinan dalam menerapkan protokol dan memastikan bahwa kita itu aman," ujarKetua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani dalam Economic Outlook 2021: Outlook Pariwisata 2021 secara virtual, Kamis (26/11/2020).
(Baca Juga: PHRI Pastikan Hotel dan Restoran Terapkan Protokol CHSE)
Hariyadi juga meminta agar pemerintah menghentikan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi di DKI Jakarta dan kota lainnya serta menghapus peraturan yang menghambat pergerakan masyarakat. Menurut dia, pelaksanaan PSBB di lapangan tidak dilakukan dengan disiplin baik oleh masyarakat maupun pemerintah.
Dia mencatat bahwa selama PSBB diterapkan, tingkat okupansi hotel anjlok hingga ke kisaran 25-30%. Bahkan pada bulan April-Mei 2020 ada anggota PHRI yang melaporkan bahwa sebanyak 2.000 hotel dan 8.000 restoran tutup.
"Kami mengimbau ke gubernur DKI Jakarta karena ada klaster Petamburan. Kalau pemerintah tidak konsisten, lebih baik setop saja PSBB," imbuhnya.
Meski meminta PSBB transisi, Hariyadi memastikan para pengusaha perhotelan dan restoran akan tetap menerapkan protokol kesehatan. "Kami minta menghentikan PSBB transisi tetapi tetap menerapkan protokol kesehatan sehingga membuat ekonomi bergerak dan pariwisata bergerak," tegasnya.
(Baca Juga: Tiga Langkah Kemenparekraf Percepat Pemulihan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)
Dia juga berharap pemerintah memberikan stimulus yang efektif sesuai kebutuhan dan segera mengeksekusi belanja negara. "Saat ini stimulus untuk sektor pariwisata baru berupa subsidi pekerja dan prakerja namun untuk korporasi belum mendapatkannya," tuturnya.
"Demand akan meningkat jika ada keyakinan dari masyarakat bahwa pandemi bisa terkendali. Banyak orang berharap pada vaksin tetapi bagaimana keyakinan dalam menerapkan protokol dan memastikan bahwa kita itu aman," ujarKetua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani dalam Economic Outlook 2021: Outlook Pariwisata 2021 secara virtual, Kamis (26/11/2020).
(Baca Juga: PHRI Pastikan Hotel dan Restoran Terapkan Protokol CHSE)
Hariyadi juga meminta agar pemerintah menghentikan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi di DKI Jakarta dan kota lainnya serta menghapus peraturan yang menghambat pergerakan masyarakat. Menurut dia, pelaksanaan PSBB di lapangan tidak dilakukan dengan disiplin baik oleh masyarakat maupun pemerintah.
Dia mencatat bahwa selama PSBB diterapkan, tingkat okupansi hotel anjlok hingga ke kisaran 25-30%. Bahkan pada bulan April-Mei 2020 ada anggota PHRI yang melaporkan bahwa sebanyak 2.000 hotel dan 8.000 restoran tutup.
"Kami mengimbau ke gubernur DKI Jakarta karena ada klaster Petamburan. Kalau pemerintah tidak konsisten, lebih baik setop saja PSBB," imbuhnya.
Meski meminta PSBB transisi, Hariyadi memastikan para pengusaha perhotelan dan restoran akan tetap menerapkan protokol kesehatan. "Kami minta menghentikan PSBB transisi tetapi tetap menerapkan protokol kesehatan sehingga membuat ekonomi bergerak dan pariwisata bergerak," tegasnya.
(Baca Juga: Tiga Langkah Kemenparekraf Percepat Pemulihan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)
Dia juga berharap pemerintah memberikan stimulus yang efektif sesuai kebutuhan dan segera mengeksekusi belanja negara. "Saat ini stimulus untuk sektor pariwisata baru berupa subsidi pekerja dan prakerja namun untuk korporasi belum mendapatkannya," tuturnya.
(fai)
tulis komentar anda