MenkopUKM: UMKM Papua Bisa Fokus Pada Komoditas Unggulan
Kamis, 26 November 2020 - 16:02 WIB
Catatan lain, tren ekonomi digital tumbuh positif, dimana 38% pengguna internet baru, 93% konsumen tetap memanfaatkan digital pasca pandemi dan rerata waktu online per harinya 4,3-4,7 jam/orang (Google, Temasek, BainResearch).
Bagi Teten, isu utama dalam mendorong UMKM go-digital adalah kapasitas usaha, kualitas produk, dan literasi digital.
"Upaya pemerintah melalui pengembangan inkubasi bisnis UMKM yang terintegrasi dengan Perguruan Tinggi. Kolaborasi program dengan pilar pentahelix," jelas MenkopUKM.
Selain itu, KemenkopUKM juga akan mengoptimalkan agregator dan enabler dalam proses bisnis UMKM. "Enabler yang menghadirkan layanan untuk menyederhanakan proses bisnis yang ditempuh UMKM," tukas Teten.
Sedangkan peran agregator adalah mengkonsolidasikan proses bisnis, seperti konsolidator produksi (factory sharing), rumah pengemasan bersama, dan lain-lain.
"UMKM kita juga harus bertransformasi ke rantai nilai (value chain) berdasarkan klaster, kawasan dan komoditi unggulan," kata Teten. Apalagi, rasio partisipasi rantai pasok global UKM Indonesia masih rendah 4,1% (ADB Institute,2020).
Salah satunya dengan program korporatisasi petani/nelayan. Sirkuit ekonomi melalui kelembagaan koperasi, usaha skala kecil-kecil secara kolektif menjadi skala bisnis/ekonomis, integrasi hulu ke hilir baik pembiayaan, sampai dengan akses pasar melibatkan K/L terkait, BUMN, BUMD, maupun swasta.
"Piloting ada di komoditas ikan, garam, kelapa sawit, beras, dan lain-lain," kata Teten.
Untuk mewujudkan itu, Teten menegaskan bahwa pemerintah membutuhkan kolaborasi stakeholders dalam pengembangan UMKM dan koperasi di daerah. Salah satunya adalah dengan Perwakilan Bank Indonesia di seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan BI Provinsi Papua Naek Tigor Sinaga mengatakan, pandemi Covid-19 berdampak pada penurunan omzet pelaku UMKM hingga 84%.
Bagi Teten, isu utama dalam mendorong UMKM go-digital adalah kapasitas usaha, kualitas produk, dan literasi digital.
"Upaya pemerintah melalui pengembangan inkubasi bisnis UMKM yang terintegrasi dengan Perguruan Tinggi. Kolaborasi program dengan pilar pentahelix," jelas MenkopUKM.
Selain itu, KemenkopUKM juga akan mengoptimalkan agregator dan enabler dalam proses bisnis UMKM. "Enabler yang menghadirkan layanan untuk menyederhanakan proses bisnis yang ditempuh UMKM," tukas Teten.
Sedangkan peran agregator adalah mengkonsolidasikan proses bisnis, seperti konsolidator produksi (factory sharing), rumah pengemasan bersama, dan lain-lain.
"UMKM kita juga harus bertransformasi ke rantai nilai (value chain) berdasarkan klaster, kawasan dan komoditi unggulan," kata Teten. Apalagi, rasio partisipasi rantai pasok global UKM Indonesia masih rendah 4,1% (ADB Institute,2020).
Salah satunya dengan program korporatisasi petani/nelayan. Sirkuit ekonomi melalui kelembagaan koperasi, usaha skala kecil-kecil secara kolektif menjadi skala bisnis/ekonomis, integrasi hulu ke hilir baik pembiayaan, sampai dengan akses pasar melibatkan K/L terkait, BUMN, BUMD, maupun swasta.
"Piloting ada di komoditas ikan, garam, kelapa sawit, beras, dan lain-lain," kata Teten.
Untuk mewujudkan itu, Teten menegaskan bahwa pemerintah membutuhkan kolaborasi stakeholders dalam pengembangan UMKM dan koperasi di daerah. Salah satunya adalah dengan Perwakilan Bank Indonesia di seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan BI Provinsi Papua Naek Tigor Sinaga mengatakan, pandemi Covid-19 berdampak pada penurunan omzet pelaku UMKM hingga 84%.
tulis komentar anda