Penundaan Proyek Infrastruktur Rp7,83 Triliun Jadi Prioritas di 2021
Senin, 11 Mei 2020 - 21:10 WIB
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan paket kontraktual infrastruktur sebesar Rp7,83 triliun yang tertunda akibat Covid-19, akan menjadi prioritas di tahun 2021.
"Paket-paket kontraktual infrastruktur yang ditunda tahun ini akan menjadi prioritas di tahun 2021. Jadi bukan dibatalkan melainkan ditunda," terang Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam rapat virtual bersama Komisi V DPR di Jakarta, Senin (11/5/2020).
Meski jadi program prioritas tahun depan, Basuki menegaskan Kementerian PUPR tetap akan membicarakannya dengan Komisi V DPR untuk menyusun rencana kerja tahun 2021.
Basuki menerangkan terdapat beberapa proyek yang mengalami perubahan paket dari single year contract (SYC) tahun 2020 menjadi paket tahun jamak multiyears contract (MYC), termasuk paket kontraktual yang lebih kecil Rp100 miliar, seperti proyek jaringan irigasi di Ciujung, Banten, pengembangan PLBN Long Bawan Kaltara dan lainnya.
"Paket-paket kontraktual infrastruktur yang ditunda tahun ini akan menjadi prioritas di tahun 2021. Jadi bukan dibatalkan melainkan ditunda," terang Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam rapat virtual bersama Komisi V DPR di Jakarta, Senin (11/5/2020).
Meski jadi program prioritas tahun depan, Basuki menegaskan Kementerian PUPR tetap akan membicarakannya dengan Komisi V DPR untuk menyusun rencana kerja tahun 2021.
Basuki menerangkan terdapat beberapa proyek yang mengalami perubahan paket dari single year contract (SYC) tahun 2020 menjadi paket tahun jamak multiyears contract (MYC), termasuk paket kontraktual yang lebih kecil Rp100 miliar, seperti proyek jaringan irigasi di Ciujung, Banten, pengembangan PLBN Long Bawan Kaltara dan lainnya.
Lihat Juga :