John Wempi Wetipo: Otsus Dianggap Gagal karena Pejabat Daerah Tidak Transparan
Rabu, 02 Desember 2020 - 19:26 WIB
Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat John Wempi Wetipo. FOTO/dok.SINDOnews
JAKARTA - Kebijakan Otonomi Khusus atau Otsus menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua. Selama delapan belas tahun dana yang sudah mengucur di Papua dan Papua Barat telah mencapai Rp126,99 Triliun.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat John Wempi Wetipo mengatakan bahwa kehadiran dana Otsus agar mayarakat aseli Papua menjadi tuan dirumah sendiri. Di samping itu dana Otsus juga dimaksudkan untuk mendorong infrastruktur lebih maju.
Sebab itu, pemerintah pusat khususnya di era Presiden Jokowi memberikan perhatian khusus kepada Papua dan Papua Barat. Bgamaina tidak, dana yang diberikan sebesar Rp1,38 triliun sejak 2002 meningkat hingga 10 kali lipat pada 2020 menjadi Rp13,05 triliun.
"Kalau ada penilaian Otsus gagal, bukan karena Otsusnya tapi lebih kepada pejabat daerah tidak transparan dan tidak bisa mengeksekusi menjalankan amanat karena secara konsep Otsus sudah bagus," ujar dia saat diskusi Webinar bertajuk Otsus Untuk Memerdekakan Papua, baru-baru ini.
Pada kesempatan yang sama, Tokoh Senior Papua Freedy Numbery mengatakan konsep kebijakan Otsus merupakan langkah hebat. Namun apabila kebijakan hebat tersebut tidak diikuti dengan birokrasi yang baik dari pemerintah daerah menjadi amburadul. "Kita perlu ubah pendekatan, Otsus sudah baik, tapi perlu pendekatan tepat dan pengawasan lebih baik," ucap Freedy.
Wakil Ketua Stering Komite Tim Penyusunan Otonomi Khusus Papua 2001 Balthasar Kambuaya menjelaskan, Otsus yang dihadirkan menggunakan pendekatan kesejahteraan di mana sebelumnya pendekatan terpusat sentralistik telah gagal meningkatkan taraf hidup orang asli Papua. "Tujuan Otsus waktu itu ingin Papua keluar dari kemiskinan, memerdekan Papua dari ancaman kemiskinan, belenggu ketertinggalan, ketakutan, penindasan, diskriminasi," ujar Balthasar.
Wakil Bupati Asmat Thomas Eppe Safanpo menandaskan Otsus sudah memberi manfaat besar. Banyak anak muda Papua bisa sekolah ke luar negeri. Akses kesehatan yang lebih baik. Sayangnya, berbagai kelebihan itu, tidak disosialisasikan dengan baik oleh pemerintah provinsi.
Meski masih ada kekurangan, kehadiran Otsus memberikan manfaat yang begitu besar yang difokuskan untuk empat program prioritas seperti, aspek pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. "Itu menjadi bukti, bahwa perhatian Pemerintah Pusat ke Papua begitu besar. Kita belum pernah melakukan evaluasi assessment tapi sudah sampai pada kesimpulan gagal tak beri manfaat, ini kekeliruan besar dan dikampanyekan masif kelompok anti negara," kata dia.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat John Wempi Wetipo mengatakan bahwa kehadiran dana Otsus agar mayarakat aseli Papua menjadi tuan dirumah sendiri. Di samping itu dana Otsus juga dimaksudkan untuk mendorong infrastruktur lebih maju.
Sebab itu, pemerintah pusat khususnya di era Presiden Jokowi memberikan perhatian khusus kepada Papua dan Papua Barat. Bgamaina tidak, dana yang diberikan sebesar Rp1,38 triliun sejak 2002 meningkat hingga 10 kali lipat pada 2020 menjadi Rp13,05 triliun.
"Kalau ada penilaian Otsus gagal, bukan karena Otsusnya tapi lebih kepada pejabat daerah tidak transparan dan tidak bisa mengeksekusi menjalankan amanat karena secara konsep Otsus sudah bagus," ujar dia saat diskusi Webinar bertajuk Otsus Untuk Memerdekakan Papua, baru-baru ini.
Pada kesempatan yang sama, Tokoh Senior Papua Freedy Numbery mengatakan konsep kebijakan Otsus merupakan langkah hebat. Namun apabila kebijakan hebat tersebut tidak diikuti dengan birokrasi yang baik dari pemerintah daerah menjadi amburadul. "Kita perlu ubah pendekatan, Otsus sudah baik, tapi perlu pendekatan tepat dan pengawasan lebih baik," ucap Freedy.
Wakil Ketua Stering Komite Tim Penyusunan Otonomi Khusus Papua 2001 Balthasar Kambuaya menjelaskan, Otsus yang dihadirkan menggunakan pendekatan kesejahteraan di mana sebelumnya pendekatan terpusat sentralistik telah gagal meningkatkan taraf hidup orang asli Papua. "Tujuan Otsus waktu itu ingin Papua keluar dari kemiskinan, memerdekan Papua dari ancaman kemiskinan, belenggu ketertinggalan, ketakutan, penindasan, diskriminasi," ujar Balthasar.
Wakil Bupati Asmat Thomas Eppe Safanpo menandaskan Otsus sudah memberi manfaat besar. Banyak anak muda Papua bisa sekolah ke luar negeri. Akses kesehatan yang lebih baik. Sayangnya, berbagai kelebihan itu, tidak disosialisasikan dengan baik oleh pemerintah provinsi.
Meski masih ada kekurangan, kehadiran Otsus memberikan manfaat yang begitu besar yang difokuskan untuk empat program prioritas seperti, aspek pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. "Itu menjadi bukti, bahwa perhatian Pemerintah Pusat ke Papua begitu besar. Kita belum pernah melakukan evaluasi assessment tapi sudah sampai pada kesimpulan gagal tak beri manfaat, ini kekeliruan besar dan dikampanyekan masif kelompok anti negara," kata dia.
(nng)
Lihat Juga :
tulis komentar anda