Bukan Risma, Sosok Ini Dianggap Cocok Jadi Mensos
Kamis, 17 Desember 2020 - 23:32 WIB
FOTO/Istimewa
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum lama ini berhasil mengamankan dua menteri Kabinet Indonesia Maju atas dugaan kasus korupsi. Ditangkapnya kedua menteri tersebut dianggap akan mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai tertangkapnya dua menteri dua pekan ini menjadi momentum Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet. Upaya reshuffle dilakukan untuk memperbaiki performa pemerintahan.
"Poin yang tak kalah penting menjadi bahan pertimbangan adalah mempercayakan jalannya pemerintahan kepada orang-orang yang tidak hanya kompeten, tetapi juga konsisten terhadap visi Indonesia dan memiliki komitmen kuat memperjuangkan Trisakti yakni berdikari di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik, dan berkepribadian di bidang budaya," ujar Karyono, di Jakarta, Kamis (17/12/2020).
Hal senada juga dilontarkan Ketua DPP GMNI Arieo Pandiko. Pihaknya menilai saat ini waktu yang tepat bagi Presiden Jokowi untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja para bawahannya serta melakukan reshuffle kabinet.
"Saat ini ada dua menteri Pak Jokowi yang ditangkap atas dugaan kasus korupsi. Belum lagi beberapa menteri yang dianggap tidak mampu menjalankan tugas dan memenuhi ekspektasi presiden, serta adanya isu menteri yang sedang mempersiapkan diri untuk ikut dalam pertarungan Pilpres 2024 mendatang. Jika presiden tidak melakukan reshuffle, hal ini tentu akan mengganggu jalannya pemerintahan dan tentu masyarakat yang akan merasakan dampaknya," katanya.
Dia mengatakan guna mengisi kekosongan posisi mensos saat ini, presiden harus memilih sosok yang benar-benar memahami Pancasila dan UUD 1945 agar dapat menerjemahkan visi-misi Presiden Jokowi dan mentransformasikannya pada program-program kementerian agar sejalan dengan cita-cita Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. "Salah satu sosok yang saya anggap layak dan sesuai dengan kriteria tersebut adalah Ahmad Basarah," kata dia.
Menurut dia pentingnya melakukan reshuffle menurut Arieo, selain untuk mengisi kekosongan jabatan juga untuk merombak posisi menteri yang saat ini dianggap tidak mampu menjalankan amanat dan tanggung jawab yang diberikan presiden. Menurut penilaiannya, salah satu menteri yang layak diganti adalah Erick Thohir.
Pihaknya beranggapan Erick kurang mampu menjalankan tugasnya sebagai Menteri BUMN karena berhembus isu miring terkait penempatan komisaris BUMN, serta tak mampu menjalankan tugas sebagai Ketua Penanganan Covid-19 dan PEN yang dibuktikan dengan semakin meningkatnya kasu di Indonesia.
Arieo menilai bahwa Ahmad Basarah yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua MPR merupakan sosok ideal sebagai calon alternatif menteri BUMN menggantikan Erick Thohir. Ia menilai Ahmad Basarah adalah sosok nasionalis berintegritas dan benar-benar memahami Pancasila serta UUD 1945.
"Saya yakin beliau mampu menjalankan amanat UUD 1945 khususnya pasal 33 yang menjadi landasan pelaksanaan perekonomian nasional untuk menggerakan perekonomian Indonesia melalui BUMN. Itu adalah modal penting untuk membawa kemajuan bagi jalannya pemerintahan Pak Jokowi dan membawa kemakmuran bagi rakyat Indonesia," ucapnya.
Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai tertangkapnya dua menteri dua pekan ini menjadi momentum Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet. Upaya reshuffle dilakukan untuk memperbaiki performa pemerintahan.
"Poin yang tak kalah penting menjadi bahan pertimbangan adalah mempercayakan jalannya pemerintahan kepada orang-orang yang tidak hanya kompeten, tetapi juga konsisten terhadap visi Indonesia dan memiliki komitmen kuat memperjuangkan Trisakti yakni berdikari di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik, dan berkepribadian di bidang budaya," ujar Karyono, di Jakarta, Kamis (17/12/2020).
Hal senada juga dilontarkan Ketua DPP GMNI Arieo Pandiko. Pihaknya menilai saat ini waktu yang tepat bagi Presiden Jokowi untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja para bawahannya serta melakukan reshuffle kabinet.
"Saat ini ada dua menteri Pak Jokowi yang ditangkap atas dugaan kasus korupsi. Belum lagi beberapa menteri yang dianggap tidak mampu menjalankan tugas dan memenuhi ekspektasi presiden, serta adanya isu menteri yang sedang mempersiapkan diri untuk ikut dalam pertarungan Pilpres 2024 mendatang. Jika presiden tidak melakukan reshuffle, hal ini tentu akan mengganggu jalannya pemerintahan dan tentu masyarakat yang akan merasakan dampaknya," katanya.
Dia mengatakan guna mengisi kekosongan posisi mensos saat ini, presiden harus memilih sosok yang benar-benar memahami Pancasila dan UUD 1945 agar dapat menerjemahkan visi-misi Presiden Jokowi dan mentransformasikannya pada program-program kementerian agar sejalan dengan cita-cita Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. "Salah satu sosok yang saya anggap layak dan sesuai dengan kriteria tersebut adalah Ahmad Basarah," kata dia.
Menurut dia pentingnya melakukan reshuffle menurut Arieo, selain untuk mengisi kekosongan jabatan juga untuk merombak posisi menteri yang saat ini dianggap tidak mampu menjalankan amanat dan tanggung jawab yang diberikan presiden. Menurut penilaiannya, salah satu menteri yang layak diganti adalah Erick Thohir.
Pihaknya beranggapan Erick kurang mampu menjalankan tugasnya sebagai Menteri BUMN karena berhembus isu miring terkait penempatan komisaris BUMN, serta tak mampu menjalankan tugas sebagai Ketua Penanganan Covid-19 dan PEN yang dibuktikan dengan semakin meningkatnya kasu di Indonesia.
Arieo menilai bahwa Ahmad Basarah yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua MPR merupakan sosok ideal sebagai calon alternatif menteri BUMN menggantikan Erick Thohir. Ia menilai Ahmad Basarah adalah sosok nasionalis berintegritas dan benar-benar memahami Pancasila serta UUD 1945.
"Saya yakin beliau mampu menjalankan amanat UUD 1945 khususnya pasal 33 yang menjadi landasan pelaksanaan perekonomian nasional untuk menggerakan perekonomian Indonesia melalui BUMN. Itu adalah modal penting untuk membawa kemajuan bagi jalannya pemerintahan Pak Jokowi dan membawa kemakmuran bagi rakyat Indonesia," ucapnya.
(nng)
tulis komentar anda