Mentan Syahrul Ingatkan Jajarannya Soal Risiko, Ada Apa?

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo memperingati Hari AntiKorupsi Sedunia 2020 dengan mengingatkan jajarannya untuk menyadari high risk, middle risk, dan low risk. Konsep manajemen risiko tersebut disebutnya wajib dipahami di setiap pejabat yang dipimpinnya.

"Kalau ada pejabat saya yang tidak paham high risk, middle risk, dan low risk berarti sudah terlalu lama dia jadi pejabat sehingga sudah lupa konsep manajemen risiko," ujar Syahrul dalam peringatan Hari AntiKorupsi Sedunia di Kementerian Pertanian, Jakarta, Jumat (18/12/2020).

(Baca Juga: Korupsi Makin Masif, Jokowi Didesak Benahi Bidang Penindakan dan Pencegahan) Dia mengatakan, pemahaman manajemen risiko harus ada dalam mindset setiap individu. Meskipun manusia wajar melakukan salah tapi secara teori harus mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Berikutnya harus didukung early warning system dengan saling mengingatkan dan menjaga dalam lingkungan Kementerian Pertanian. "Saya sendiri melakukan framing untuk diri sendiri. Bila saya mengatakan tidak korupsi maka saya harus komitmen," katanya.



Menurutnya, dinamika bekerja selama masa pandemi sangat dinamis sekali. Bahkan harus melakukan diskresi karena tidak seluruhnya ada diatur dalam perundang-undangan. Karena itu dia meminta ada dukungan assessment dari penegak hukum agar jajarannya tidak salah ambil keputusan. "Jangan keluar dari SOP pahami apa aturannya. Jangan melawan hukum yang ada," tegasnya.

Lebih lanjut dia mengingatkan perjalanan karirnya yang dimulai dari pangkat rendah hingga sekarang belum sekalipun memiliki catatan bawahannya dipenjara karena kasus korupsi. "Keringat tentu tidak pernah mengkhianati hasil. Kami di Kementan tidak ada libur akhir pekan tetap di lapangan. Karena pertanian itu bicara soal lapangan," terangnya.

(Baca Juga: Jelang Libur Akhir Tahun, Kementan Jamin Stok Pangan Surplus)

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kinerja pemberantasan korupsi bukan hanya diukur dari banyaknya kasus yang ditangani namun dengan menciptakan pencegahan korupsi yang efektif.

"Kinerja penegakan bukan diukur dari seberapa banyak kasus yang ditemukan tetapi pada bagaimana mencegah secara berkelanjutan agar tindak pidana korupsi itu tidak sampai terjadi lagi," ujar Jokowi.