Muhammadiyah Minta BSI Tetap Komit dalam Pemberdayaan UMKM

JAKARTA - Muhammadiyah meminta Bank Syariah Indonesia (BSI) dan perbankan Indonesia pada umumnya harus memiliki kebijakan khusus yang bersifat imperatif yang lebih besar atau maksimal minimal 60% untuk pembiayaan UMKM untuk akselerasi pemberdayaan, penguatan, dan pemihakan yang tersistem kepada UMKM dan kepentingan mayoritas rakyat atau masyarakat kecil. Kinerja dan keberhasilan BSI hendaknya tidak dinilai dari laba, tetapi sejauh mana membantu menciptakan lapangan kerja dan tujuan sosial meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

"Kebijakan tersebut dapat mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi sekaligus terwujudnya pasal 33 UUD 1945 dan sila kelima Pancasila," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir saat konferensi pers virtual di Jakarta, Selasa (22/12/2020).



Dia melanjutkan, BSI yang berlabelkan syariah secara khusus penting menaruh perhatian, pemihakan, dan kebijakan imperatif pada program penguatan dan pemberdayaan ekonomi umat Islam yang sampai saat ini masih lemah secara ekonomi. Kebijakan khusus tersebut sebagai perwujudan dari keadilan distributif dalam bingkai aktualisasi persatuan Indonesia. Bila umat Islam kuat maka bangsa Indonesia pun akan menjadi kuat dan maju. Baca Juga: Pesan Muhammadiyah: Bank Syariah Hasil Merger Harus Sejahterakan Umat Islam