BPK Sebut Penanganan Covid Memunculkan Celah Korupsi
Senin, 11 Januari 2021 - 11:21 WIB
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan pandemi Covid-19 memunculkan adanya celah korupsi di anggaran penanganan virus Covid-19 . Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan akan melakukan pengawasan ketat untuk menutup celah tersebut.
"Semakin banyak tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan ini, perlu banyak tindakan untuk menjamin adanya tata kelola pemerintahan yang kuat. Risiko atas pengeluaran tidak baik, pemborosan, korupsi dan kecurangan mungkin lebih mudah terjadi pada saat kebingungan tiba-tiba, meningkatkan risiko tidak mencapai tujuan yang dimaksudkan," kata Firman dalam video virtual, Senin (11/1/2021). ( Baca juga:Ketua BPK Sebut Lima Target Pembangunan Bekerlanjutan Gagal Tercapai )
Kata dia, pemerintah di seluruh dunia telah menetapkan berbagai insentif dan kebijakan untuk menekan penyebaran virus Covid, dan untuk mempertahankan kesejahteraan warga serta layanan publik. Saat ini sedang berlangsung investigasi di Indonesia dengan kemungkinan yang cukup besar kesalahan alokasi dana bantuan Covid-19.
"Ini menunjukkan sebagian bahwa sistem pengawasan di Indonesia berfungsi dan dengan jelas menunjukkan bahwa audit BPK yang efektif akan mendukung tujuan nasional untuk pemerintahan yang baik," paparnya. ( Baca juga:Trilogi Evander Holyfield vs Mike Tyson Megaduel Rp2,8 Triliun! )
Dia menjelaskan transparansi dan akuntabilitas adalah dua komponen utama tata kelola yang baik. Itu tidak boleh dikompromikan, bahkan selama krisis Covid-19.
"Semua pemangku kepentingan harus sadar dan berusaha untuk mempromosikan nilai-nilai tersebut, bahkan saat menangani masalah kritis lainnya. BPK menyadari kondisi tersebut maka dilakukan audit komprehensif berbasis risiko," tandasnya.
"Semakin banyak tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan ini, perlu banyak tindakan untuk menjamin adanya tata kelola pemerintahan yang kuat. Risiko atas pengeluaran tidak baik, pemborosan, korupsi dan kecurangan mungkin lebih mudah terjadi pada saat kebingungan tiba-tiba, meningkatkan risiko tidak mencapai tujuan yang dimaksudkan," kata Firman dalam video virtual, Senin (11/1/2021). ( Baca juga:Ketua BPK Sebut Lima Target Pembangunan Bekerlanjutan Gagal Tercapai )
Kata dia, pemerintah di seluruh dunia telah menetapkan berbagai insentif dan kebijakan untuk menekan penyebaran virus Covid, dan untuk mempertahankan kesejahteraan warga serta layanan publik. Saat ini sedang berlangsung investigasi di Indonesia dengan kemungkinan yang cukup besar kesalahan alokasi dana bantuan Covid-19.
"Ini menunjukkan sebagian bahwa sistem pengawasan di Indonesia berfungsi dan dengan jelas menunjukkan bahwa audit BPK yang efektif akan mendukung tujuan nasional untuk pemerintahan yang baik," paparnya. ( Baca juga:Trilogi Evander Holyfield vs Mike Tyson Megaduel Rp2,8 Triliun! )
Dia menjelaskan transparansi dan akuntabilitas adalah dua komponen utama tata kelola yang baik. Itu tidak boleh dikompromikan, bahkan selama krisis Covid-19.
"Semua pemangku kepentingan harus sadar dan berusaha untuk mempromosikan nilai-nilai tersebut, bahkan saat menangani masalah kritis lainnya. BPK menyadari kondisi tersebut maka dilakukan audit komprehensif berbasis risiko," tandasnya.
(uka)
tulis komentar anda