Gandeng Investor Besar, UMKM Jawa dan Luar Jawa Hampir Berimbang
Rabu, 20 Januari 2021 - 22:42 WIB
Kolaborasi antara investor besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu implementasi dari investasi yang berkualitas. Foto/Dok
JAKARTA - Kolaborasi antara investor besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu implementasi dari investasi yang berkualitas. Melalui program kemitraan tersebut, diharapkan UMKM dapat “naik kelas” dan meningkatkan kualitas UMKM menjadi lebih kompetitif.
Dari 196 UMKM yang ikut dalam program kemitraan, mayoritas didominasi oleh sektor jasa (41%). Kemudian sektor lainnya yaitu penyedia makanan dan minuman (27%), logistik (14%), penyedia ATK dan seragam (9%), bahan baku bangunan (6%), distribusi (2%), dan inventaris kantor (1%).
Sementara dari sebarannya, lokasi wilayah UMKM hampir berimbang, yaitu 57,1% berlokasi di pulau Jawa dan 42,9% berlokasi di luar pulau Jawa.
“Ini langkah awal. Semoga program ini bisa kita jalankan secara konsisten dan terus ada peningkatan. Tidak lain agar pemerataan pertumbuhan ekonomi jadi semakin baik. Ini penting untuk kita kembangkan dalam wujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan dalam rangka mencapai kesejahteraan bangsa dan negara,” ujar Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia dalam keterangan resminya, Rabu (20/1/2021)
Bahlil menyampaikan, bahwa program kemitraan merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) pasal 90 yang menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memfasilitasi kemitraan Usaha Menengah dan Usaha Besar (UB) dengan Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi, dalam rantai pasok yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan level usaha.
“Ini adalah bagian dari ikhtiar kita bersama. Pertumbuhan ekonomi yang baik harus dibarengi dengan pertumbuhan pemerataan ekonomi. Ini adalah bentuk jawaban bahwa tidak ada lagi investasi yang masuk di negara kita yang tidak melibatkan anak-anak daerah dan UMKM dalam meningkatkan ekonomi daerah dan nasional,” tegas Bahlil.
Salah satu peserta program kemitraan yaitu UD Anggun Tani asal Buleleng, Bali. Di masa pandemi ini, kegiatan usahanya menurun karena berkurangnya kegiatan operasional pasar, terutama akibatnya menurunnya sektor pariwisata di Bali.
“Di masa pandemi ini, hasil sayuran kami sangat berlimpah karena tidak ada pasar, sehingga kami tidak bisa jual. Dengan adanya program kemitraan dari BKPM, saya bisa membuat produk lebih tinggi nilainya sehingga kita terbantu,” jelas pengelola UD Anggun Tani Ketut Sudiarta.
Sementara, salah satu perwakilan PMDN yaitu PT Pan Brothers menggandeng 13 UMKM untuk mendukung usahanya. Mulai dari pengadaan tenaga kerja, pemasok barang material, pemasok makanan hingga pemasok bahan baku. “Kami berharap program ini benar-benar nyata dan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia, terutama percepatan ekonomi,” ujar Vice CEO PT Pan Brothers Anne Patricia.
Kerja sama kemitraan antara PMA/PMDN dengan UMKM telah ditandatangani dan dihadiri secara daring oleh Presiden RI Joko Widodo Senin pagi (18/1). Dalam program ini, BKPM telah berhasil mewujudkan kolaborasi kemitraan antara 56 Usaha Besar yang terdiri dari 29 Penanaman Modal Asing (PMA) dan 27 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan 196 UMKM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Potensi nilai kerja sama kemitraan tersebut mencapai Rp1,5 triliun.
Dari 196 UMKM yang ikut dalam program kemitraan, mayoritas didominasi oleh sektor jasa (41%). Kemudian sektor lainnya yaitu penyedia makanan dan minuman (27%), logistik (14%), penyedia ATK dan seragam (9%), bahan baku bangunan (6%), distribusi (2%), dan inventaris kantor (1%).
Baca Juga
Sementara dari sebarannya, lokasi wilayah UMKM hampir berimbang, yaitu 57,1% berlokasi di pulau Jawa dan 42,9% berlokasi di luar pulau Jawa.
“Ini langkah awal. Semoga program ini bisa kita jalankan secara konsisten dan terus ada peningkatan. Tidak lain agar pemerataan pertumbuhan ekonomi jadi semakin baik. Ini penting untuk kita kembangkan dalam wujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan dalam rangka mencapai kesejahteraan bangsa dan negara,” ujar Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia dalam keterangan resminya, Rabu (20/1/2021)
Bahlil menyampaikan, bahwa program kemitraan merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) pasal 90 yang menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memfasilitasi kemitraan Usaha Menengah dan Usaha Besar (UB) dengan Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi, dalam rantai pasok yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan level usaha.
“Ini adalah bagian dari ikhtiar kita bersama. Pertumbuhan ekonomi yang baik harus dibarengi dengan pertumbuhan pemerataan ekonomi. Ini adalah bentuk jawaban bahwa tidak ada lagi investasi yang masuk di negara kita yang tidak melibatkan anak-anak daerah dan UMKM dalam meningkatkan ekonomi daerah dan nasional,” tegas Bahlil.
Salah satu peserta program kemitraan yaitu UD Anggun Tani asal Buleleng, Bali. Di masa pandemi ini, kegiatan usahanya menurun karena berkurangnya kegiatan operasional pasar, terutama akibatnya menurunnya sektor pariwisata di Bali.
“Di masa pandemi ini, hasil sayuran kami sangat berlimpah karena tidak ada pasar, sehingga kami tidak bisa jual. Dengan adanya program kemitraan dari BKPM, saya bisa membuat produk lebih tinggi nilainya sehingga kita terbantu,” jelas pengelola UD Anggun Tani Ketut Sudiarta.
Sementara, salah satu perwakilan PMDN yaitu PT Pan Brothers menggandeng 13 UMKM untuk mendukung usahanya. Mulai dari pengadaan tenaga kerja, pemasok barang material, pemasok makanan hingga pemasok bahan baku. “Kami berharap program ini benar-benar nyata dan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia, terutama percepatan ekonomi,” ujar Vice CEO PT Pan Brothers Anne Patricia.
Kerja sama kemitraan antara PMA/PMDN dengan UMKM telah ditandatangani dan dihadiri secara daring oleh Presiden RI Joko Widodo Senin pagi (18/1). Dalam program ini, BKPM telah berhasil mewujudkan kolaborasi kemitraan antara 56 Usaha Besar yang terdiri dari 29 Penanaman Modal Asing (PMA) dan 27 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan 196 UMKM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Potensi nilai kerja sama kemitraan tersebut mencapai Rp1,5 triliun.
(akr)
tulis komentar anda