Ekspor Listrik Tidak Menyelesaikan Masalah Keuangan PLN
Senin, 25 Januari 2021 - 16:48 WIB
"Karena PLN tetap harus membayar kapasitas yang dibangkitkan, yang sudah terbangun tadi. Kalau PLN membayar kapasitas, sementara tidak bisa menjual maka yang terjadi adalah kondisi finansial akan bermasalah. Ujungnya, pemerintah yang harus membayar dalam bentuk subsidi dalam bentuk kompensasi atau apa pun dan ini menurut saya situasi tidak baik," jelasnya.
Fabby melanjutkan, negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura kemungkinan akan lebih memilih impor listrik dari energi terbarukan dibanding pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Menurut dia, jika ekspor listrik terjadi pada suatu waktu maka kegiatan tersebut diperkirakan tidak akan berlangsung lama. ( Baca juga:Mengharukan!! Kalah KO, Conor McGregor Dipeluk Tunangannya yang Hamil )
"Negara ASEAN punya target ambisius terkait energi terbarukan dan komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Jadi mereka ingin menghijaukan sistem energinya termasuk juga pasokan listrik yang baik diproduksi maupun diimpor," tuturnya.
Dia menambahkan, jika ekspor listrik tersebut berasal dari PLTU maka di masa mendatang perhitungan emisi gas rumah kaca akan menjadi tanggung jawab Indonesia. "Jadi ini yang harus dipertimbangkan," tandasnya.
Fabby melanjutkan, negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura kemungkinan akan lebih memilih impor listrik dari energi terbarukan dibanding pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Menurut dia, jika ekspor listrik terjadi pada suatu waktu maka kegiatan tersebut diperkirakan tidak akan berlangsung lama. ( Baca juga:Mengharukan!! Kalah KO, Conor McGregor Dipeluk Tunangannya yang Hamil )
"Negara ASEAN punya target ambisius terkait energi terbarukan dan komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Jadi mereka ingin menghijaukan sistem energinya termasuk juga pasokan listrik yang baik diproduksi maupun diimpor," tuturnya.
Dia menambahkan, jika ekspor listrik tersebut berasal dari PLTU maka di masa mendatang perhitungan emisi gas rumah kaca akan menjadi tanggung jawab Indonesia. "Jadi ini yang harus dipertimbangkan," tandasnya.
(uka)
Lihat Juga :