Anggaran PEN 2021 Capai Rp553 Triliun, BLT Jalan Terus
Selasa, 26 Januari 2021 - 13:35 WIB
Anggaran PEN tahun ini memcapai Rp553 triliun, mencakup anggaran untuk bansos dan BLT. Foto/Ilustrasi
JAKARTA - Pemerintah memproyeksikan alokasi anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun ini akan mencapai Rp553,09 triliun. Jumlah tersebut lebih tinggi dari rencana sebelumnya Rp403 triliun dan hampir mendekati realisasi 2020 yang mencapai Rp579,8 triliun.
"Dalam rapat sidang kabinet lalu, paripurna dan dalam rapat-rapat kami, Kementerian Keuangan sudah melakukan pendataan dan angka terkait alokasi pemulihan ekonomi 2021 ini besarnya Rp553 triliun," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato , Selasa (26/1/2021.
Peningkatan alokasi anggaran PEN dari yang sebelumnya Rp403 triliun tersebut merupakan bentuk komitmen peemerintah, serta upaya untuk mendorong pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19. Termasuk di dalam anggaran itu alokasi untuk bantuan sosial (bansos) dengan skema bantuan langsung tunai
"Anggaran pos perlindungan sosial adalah sebesar Rp150,96 triliun, di antaranya untuk PKH 10 juta KPM, kartu sembako, Prakerja, BLT Dana Desa, bansos tunai bagi 10 juta KPM, subsidi kuota pembelajaran jarak jauh (PJJ), dan diskon listrik," paparnya.
Dia menambahkan, tahun ini masih memerlukan dukungan untuk menyelesaikan pandemi yang sama seperti tahun lalu. "Artinya pemerintah sudah melihat, pemulihan ekonomi di 2021 ini memerlukan support yang sama dengan tahun 2020. Karena dilihat pandemi sampai dengan kita menyelesaikan vaksinasi satu tahun maka sebelum capai herd immunity, maka beberapa sektor dengan enam tema terus harus didukung," tandasnya.
"Dalam rapat sidang kabinet lalu, paripurna dan dalam rapat-rapat kami, Kementerian Keuangan sudah melakukan pendataan dan angka terkait alokasi pemulihan ekonomi 2021 ini besarnya Rp553 triliun," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato , Selasa (26/1/2021.
Peningkatan alokasi anggaran PEN dari yang sebelumnya Rp403 triliun tersebut merupakan bentuk komitmen peemerintah, serta upaya untuk mendorong pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19. Termasuk di dalam anggaran itu alokasi untuk bantuan sosial (bansos) dengan skema bantuan langsung tunai
"Anggaran pos perlindungan sosial adalah sebesar Rp150,96 triliun, di antaranya untuk PKH 10 juta KPM, kartu sembako, Prakerja, BLT Dana Desa, bansos tunai bagi 10 juta KPM, subsidi kuota pembelajaran jarak jauh (PJJ), dan diskon listrik," paparnya.
Dia menambahkan, tahun ini masih memerlukan dukungan untuk menyelesaikan pandemi yang sama seperti tahun lalu. "Artinya pemerintah sudah melihat, pemulihan ekonomi di 2021 ini memerlukan support yang sama dengan tahun 2020. Karena dilihat pandemi sampai dengan kita menyelesaikan vaksinasi satu tahun maka sebelum capai herd immunity, maka beberapa sektor dengan enam tema terus harus didukung," tandasnya.
(fai)
tulis komentar anda